![Presiden Ketujuh Jokowi usai hadiri agenda Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (17/10/2025). [Tangkapan layar]](https://petisibrawijaya.or.id/wp-content/uploads/2025/10/jokowi-utang-whoosh.jpeg "jokowi utang whoosh")
Petisi Brawijaya Media – Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dahulu begitu antusias meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh sebagai simbol kemajuan transportasi nasional, kini memilih bungkam saat ditanya tanggapannya mengenai pembayaran utang jumbo Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung yang tidak lagi dianggarkan APBN.
Momen diamnya Jokowi tersebut terjadi dalam acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), di Yogyakarta, pada Jumat, (17/10/2025).
Mulanya, Presiden RI ke-7 itu tampak semringah menghadiri acara tersebut.
Namun, saat awak media mencoba mengonfirmasi tanggapan Jokowi terkait penolakan Menkeu Purbaya yang menegaskan bahwa pembayaran utang Whoosh tidak lagi dianggarkan dalam APBN, Presiden ke-7 RI itu hanya tersenyum dan memilih meninggalkan lokasi tanpa sepatah kata pun.
“Terima kasih… terima kasih,” jawab pengawal Jokowi yang mencoba membuka jalan kepada Jokowi usai acara tersebut.
Sebagai informasi, kereta cepat Whoosh, yang diresmikan langsung oleh Jokowi pada Oktober 2023, sempat digadang-gadang sebagai tonggak sejarah transportasi modern Indonesia. Namun, di balik kemegahannya, proyek ini menyisakan beban utang yang tak sedikit. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diketahui menanggung utang hingga Rp116 triliun atau sekitar USD 7,2 miliar.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan pendiriannya, bahwa Danantara-lah yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran utang Whoosh, dan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya bahkan menyebut Danantara sanggup membayar bunga tahunan KCIC yang mencapai sekitar Rp2 triliun, karena lembaga tersebut menerima dividen BUMN hingga Rp90 triliun.
Proyek Whoosh yang dulu menjadi kebanggaan nasional kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Diamnya Jokowi saat ditanya soal utang proyek ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa yang akan bertanggung jawab atas beban finansial yang ditinggalkan? Di tengah sorotan tajam terhadap transparansi dan akuntabilitas, publik menanti kejelasan dari pemerintah.
