PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 telah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Pemerintah mencatat total investasi di sektor kendaraan listrik roda empat mencapai Rp 36,1 triliun sepanjang periode 2023–2025, menunjukkan lonjakan tajam dari tahun sebelumnya.
Perpres 79/2023 merupakan perubahan penting terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk transportasi jalan. Kebijakan ini dirancang untuk memecah hambatan struktural pasar yang selama bertahun-tahun membatasi pertumbuhan industri EV di tanah air.
Dalam periode 2023–2025, penjualan BEV roda empat di Indonesia tumbuh rata-rata 147 persen per tahun, sementara jumlah varian yang tersedia melonjak dari 16 model menjadi 138 model.
Elektrifikasi kendaraan pun diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.
“Perpres 79/2023 dirancang untuk memecah hambatan struktural tersebut. Elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi kemandirian energi,” ujar Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, Jumat (30/1/2026).
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Roro Reni Fitriani, menekankan insentif impor yang diberikan pemerintah tetap disertai pengawasan ketat.
“Kita tidak serta-merta hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia, tapi secara jangka panjang pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi. Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian melaporkan terdapat 14 perusahaan yang telah berproduksi di Indonesia dengan kapasitas nasional sekitar 410 ribu unit per tahun. Pada 2026, fokus kebijakan diarahkan pada pendalaman manufaktur dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, terutama pada sektor industri baterai.
Memasuki 2026, fokus pemerintah bergeser ke pendalaman manufaktur. Target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dipatok minimal 40 persen, dengan industri baterai menjadi sektor kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik nasional.
Seiring berakhirnya insentif impor pada akhir 2025, akselerasi adopsi kendaraan listrik akan dilanjutkan melalui insentif non-fiskal dan preferensi tarif. Ke depan, pemerintah akan melanjutkan akselerasi melalui kebijakan preferensi tarif seperti BBNKB, PKB, dan PPnBM guna menjaga pertumbuhan adopsi kendaraan listrik yang berkelanjutan.
AEML Dukung Langkah Pemerintah
Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah dalam mempercepat adopsi BEV. Menurut dia, percepatan ini membawa dampak luas, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga ekonomi nasional.
“AEML akan terus mendukung program pemerintah untuk percepatan adopsi BEV ini. Kami meyakini adopsi kendaraan listrik yang lebih masif akan memberikan manfaat nyata, mulai dari kualitas udara yang lebih baik, pengurangan beban subsidi BBM, hingga penguatan ketahanan energi nasional dengan menurunkan ketergantungan impor,” ujar Rian.
AEML juga menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik pascaberakhirnya insentif impor pada akhir 2025. Ke depan, asosiasi mendorong penguatan insentif non-fiskal agar adopsi kendaraan listrik tetap berkelanjutan.
“Kami ingin berkolaborasi lebih erat dengan regulator untuk mendorong insentif non-fiskal. Tujuannya agar masyarakat makin tergerak beralih ke BEV karena kemudahan operasional, tanpa terus membebani keuangan negara,” tutupnya.
