PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebuah forum internasional yang dibentuk untuk membantu rekonstruksi dan perdamaian di Gaza tidak disertai kewajiban formal bagi setiap negara anggota untuk menyetor iuran. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Februari 2026.
Nabyl menjelaskan, sebagai anggota BoP, forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia memang memiliki komitmen untuk berkontribusi. Nilai yang disebut mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.
“Mengenai donasi, bahwa memang tidak ada kewajiban untuk membayar sebagai anggota BoP,” kata Nabyl.
Namun demikian, kata Nabyl, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dalam upaya BoP, khususnya melalui dukungan terhadap program-program konstruktif yang dirancang untuk pemulihan korban konflik di kawasan Gaza.
“Namun Indonesia memang memiliki komitmen untuk berkontribusi yang tujuannya adalah untuk membantu rekonstruksi di Gaza,” ujarnya.
Soal besaran kontribusi Indonesia, Nabyl menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada angka pasti yang ditetapkan. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai nilai kontribusi akan dilakukan secara teknis dan dibahas dengan mitra-mitra internasional yang terlibat dalam forum tersebut.
“Ini (besaran nilai donasi) nantinya akan dilakukan hal teknis yang akan dibahas untuk jumlah dan sebagainya,” ujar Nabyl.
Menurutnya, realisasi kontribusi tersebut masih akan melalui pembahasan berbagai aspek teknis, termasuk besaran dana, dan pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan nasional.
“Dan akan mengikuti ketentuan nasional,” sambungnya.
Ia menyatakan penggunaan dana tersebut selaras dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono, yaitu untuk pembiayaan pemulihan dan pembangunan rekonstruksi di Palestina yang dilanda konflik.
Nabyl mengatakan, selain komitmen kontribusi, pemerintah juga membahas anggaran untuk mendukung partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF). Nabyl mengatakan hingga kini pembahasan terkait besaran anggaran dan jumlah personel masih dalam koordinasi internal pemerintah.
“Terkait dengan budget dan jumlah itu masih dalam koordinasi, ini kami belum menetapkan secara definitif yang sifatnya numbers, masih dalam koordinasi dengan pihak-pihak yang menangani,” kata dia. Meskipun belum ada keputusan akhir, ia memastikan partisipasi tersebut akan berimplikasi pada anggaran Indonesia.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, pemerintah sempat menerangkan donasi Rp17 triliun itu tentatif setelah tiga tahun. Menlu Sugiono beberapa waktu lalu pernah menjelaskan, partisipasi Indonesia dalam BoP bersifat ajakan.
Dan Indonesia melihat partisipasi dalam BoP sebagai usaha untuk tetap mengambil peran untuk membantu perdamaian di Palestina.
“Tidak ada (iuran RP 17 triliun). Itu semua negara yang diundang, itu entitle untuk menjadi member (anggota) selama tiga tahun,” ujar Sugiono beberapa waktu lalu.
Sejumlah pemerhati kebijakan internasional menilai, iuran 1 miliar dolar tersebut baru akan dibayar jika Indonesia menghendaki sebagai anggota tetap di dewan BoP.
