PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Anggaran pengadaan barang dan jasa Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2025 menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah item belanja bernilai fantastis, mulai dari perangkat tablet hingga perlengkapan sederhana seperti semir sepatu.
Berdasarkan data pengadaan yang beredar, total anggaran BGN mencapai sekitar Rp6,31 triliun yang terbagi dalam 1.091 paket pengadaan. Item yang paling menyita perhatian adalah pengadaan tablet senilai Rp508,49 miliar, yang diperuntukkan bagi program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak hanya itu, anggaran juga mencakup berbagai kebutuhan sandang, seperti pakaian dinas, sweater, celana, sepatu, topi, ikat pinggang, kaos dalam, ransel, hingga semir sepatu.
Beberapa di antaranya bahkan bernilai miliaran rupiah, termasuk semir sepatu sekitar Rp1,5 miliar, kaos dalam Rp4,5 miliar, ikat pinggang: Rp5 miliar, serta handuk: Rp3,7 miliar
Sejumlah kalangan mempertanyakan relevansi pengadaan tersebut dengan program utama pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Pengamat dari Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, menilai harga pengadaan yang diduga berada di atas harga pasar mengindikasikan potensi inefisiensi dan lemahnya perencanaan anggaran.
“Praktik seperti ini justru menunjukkan adanya potensi inefisiensi, bahkan membuka ruang penyimpangan. Pengadaan barang dan jasa seharusnya mengacu pada standar biaya yang rasional dan berbasis harga pasar,” ujarnya.
Ia menilai belanja tersebut tidak selaras dengan fokus program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Setiap rupiah dalam APBN seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung. Jika tidak tepat sasaran, ini berpotensi menjadi pemborosan,” kata Betta.
Lembaga pemantau seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyoroti kemungkinan adanya penggelembungan harga (mark-up), khususnya pada pengadaan tablet. Dugaan ini diperkuat oleh perbandingan harga perangkat yang dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasaran.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, juga menilai pengadaan ini memunculkan dugaan unsur melawan hukum, hal ini trlihat dari mekanisme pemecahan paket yang dinilai berpotensi melanggar aturan pengadaan.
Mengacu pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan opsi tahun anggaran 2025, nilai kontrak pengadaan paket peralatan TIK berupa tablet mencapai Rp 508,49 miliar. Nilai kontrak ini dibagi menjadi sembilan paket pengadaan.
“Praktik ini diduga untuk menghindari kategori pengadaan kompleks yang mensyaratkan ketentuan tambahan, seperti kewajiban memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak dan penggunaan metode prakualifikasi,” kata Wana.
ICW memperkirakan potensi mark-up pengadaan tablet mencapai ratusan miliar rupiah. Lembaga tersebut juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.
Selain tablet dan sandang, anggaran besar juga tercatat untuk:
- Kendaraan roda dua: Rp1,21 triliun
- Jasa event organizer: Rp112,7 miliar
Besarnya anggaran ini bahkan melampaui biaya pelatihan UMKM dan penjamah makanan yang hanya sekitar Rp225,8 miliar.
Ditemui terpisah, juru bicara KPK menyatakan bahwa informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam fungsi koordinasi dan supervisi, mengingat sektor pengadaan rawan tindak pidana korupsi.
“Pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu sektor yang rawan tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK mendorong agar digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya mendorong efektivitas, tetapi juga efisiensi,” ucap Budi.
Klarifikasi dari BGN
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah sejumlah tudingan yang beredar. Ia menyatakan bahwa pengadaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan tidak sebesar yang dipersepsikan publik.
Menurutnya, beberapa harga barang bahkan diklaim berada di bawah harga pasar, serta ditujukan untuk mendukung operasional program secara menyeluruh.
Namun demikian, polemik ini terus berkembang dan memicu tuntutan audit menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk memastikan anggaran publik benar-benar digunakan sesuai tujuan program.
