PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pertamina secara resmi menaikkan harga BBM yang berlaku mulai 18 April 2026. BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mengalami kenaikan harga yang cukup drastis.
Sementara Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga. Kebijakan ini muncul setelah sebelumnya, per 1 April 2026, harga BBM sempat ditahan meski harga energi global melonjak akibat konflik di Timur Tengah.
Harga BBM Nonsubsidi
Kini, penyesuaian harga dilakukan secara signifikan:
Pertamax Turbo naik dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter, atau melonjak Rp 6.300 (naik 48 persen).
Dexlite naik dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter, naik Rp 9.400 (naik 66 persen).
Pertamina Dex juga naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter, atau meningkat Rp 9.400 (naik 64 persen).
Sebaliknya, Pertamax tetap di Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green 95 bertahan di Rp 12.900 per liter.
Harga ini berlaku di wilayah seperti DKI Jakarta dan Banten, dengan kemungkinan variasi di daerah lain tergantung pajak dan biaya distribusi.
Klarifikasi Pemerintah:
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan penyebab harga BBM nonsubsidi yang naik besar-besaran di Indonesia. Penyesuaian angka tersebut mengikuti dinamika harga yang terjadi di pasar global.
“Kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dikutip dari Antaranews, Minggu (19/4).
Lebih lanjut, Anggia menjelaskan negara-negara tetangga telah terlebih dahulu menaikkan harga bahan bakar minyak. Bahkan, kata dia, rentang kenaikannya sangat tinggi.
Dia mengklaim, yang terpenting sekarang adalah memastikan harga transparan, kompetitif, dan tak menimbulkan distorsi di pasar.
“Tapi hal penting yang perlu kami tekankan adalah Pemerintah memastikan harga BBM subsidi, baik itu Pertalite dan Solar Subsidi, tidak naik,” ungkapnya.
Pemerintah menyatakan akan menjaga stabilitas harga Pertalite dan solar subsidi hingga akhir tahun ini. Prioritas pemerintah, lanjut dia, adalah menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan.
“Namun demikian sekali lagi, kita pasti bisa melewati kondisi ini dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. InsyaAllah kita bisa survive,” kata dia.
Anggota DPR Tekankan Tak Ada Alasan Harga Bahan Pokok Naik
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Firnando Ganinduto mengatakan, tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok.
Sebab, Firnando mengingatkan, pemerintah telah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi per 18 April 2026, di mana Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, dan Solar subsidi Rp 6.800 per liter. Selain itu, Pertamax juga tidak mengalami perubahan dan tetap di level Rp 12.300 per liter.
Oleh karena itu, pelaku usaha diimbau tidak menaikkan harga secara sepihak dengan dalih kenaikan biaya operasional.
“Karena tidak adanya kenaikan pada BBM subsidi, seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok,” ujar Firnando dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah adanya kekhawatiran di masyarakat terkait potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menyusul penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, dan gula disebut berpotensi terdampak jika distribusi mengalami kenaikan biaya.
Firnando meminta pemerintah untuk mengintensifkan langkah seperti operasi pasar dan intervensi distribusi, guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga energi.
“Kami di Komisi VI DPR menegaskan bahwa tidak adanya kenaikan BBM subsidi harus menjadi faktor penahan agar harga bahan pokok tetap stabil,” jelas Firnando.
Selain itu, Firnando juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik.
Firnando mendorong adanya kontrol terhadap tarif logistik, termasuk melalui pemberian berbagai insentif, agar biaya distribusi tidak meningkat dan memicu kenaikan harga barang.
“Pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM non-subsidi, khususnya terhadap kelas menengah. Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas,” jelasnya.
