PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang dinilai berjalan lamban dan tidak konsisten antara DPR dan pemerintah. Ia menyindir proses tersebut layaknya “gerakan poco-poco”, yang menggambarkan situasi maju-mundur tanpa arah jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam pidatonya, ia menyoroti stagnasi pembahasan regulasi pemilu yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan meski masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional.
Istilah “poco-poco” yang digunakan Megawati merujuk pada kondisi yang dinilai tidak memiliki arah pasti. Ia menggambarkan situasi negara, khususnya dalam proses legislasi, seperti gerakan yang maju-mundur tanpa kejelasan tujuan.
“Saya lihat ini kok negara makin hari seperti poco-poco,” kata Megawati.
Megawati menilai tarik-ulur antara DPR dan pemerintah dalam membahas revisi UU Pemilu mencerminkan ketidakpastian arah kebijakan politik nasional.
Ia bahkan mempertanyakan apakah pembahasan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Sekarang heboh toh, urusan pemilunya yang akan datang. Saya sampai mikir, ini beneran buat rakyat atau buat siapa? kata Megawati.
Ia juga menyoroti wacana pengambilalihan pembahasan RUU oleh pemerintah apabila DPR tidak kunjung menyelesaikannya.
Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan ketidakkonsistenan sistem ketatanegaraan.
“Loh saya bilang, kok diambil oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ya itu, keadaan sekarang ini kok menurut saya. yang saya sebut, poco-poco tadi,” ujar Megawati.
Megawati mengatakan, China sudah berpikir hingga 200 tahun ke depan, sementara Indonesia diibaratkan masih ‘poco-poco’.
“Mengapa Tiongkok yang tadinya hanya tirai bambu dibawa oleh Bung Karno untuk (Konferensi) Asia Afrika sekarang bisa begitu (maju)? Itu karena dia bangun benar nation and character building-nya,” ujar Megawati
“Kalau sekarang kita ini poco-poco, enggak ada deh, pokoknya mau-maunya sendiri,” lanjutnya.
Megawati mengatakan, saat ini China paling tidak sudah memiliki rencana pembangunan hingga 200 tahun ke depan. Di sisi lain, Indonesia tidak punya rencana pembangunan jangka panjang yang jelas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah membuka peluang untuk menjadi pengusul draf revisi UU Pemilu. Sikap tersebut menyusul tak kunjung rampungnya draf revisi UU Pemilu.
“Kalau misalnya sampai setengah, dua setengah tahun belum juga selesai, maka memang enggak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali siapa yang akan mengajukan draf,” kata Yusril.
Pemerintah sejauh ini masih dalam posisi menunggu langkah konkret dari para anggota dewan di Senayan mengenai naskah akademik dan draf resmi RUU Pemilu.
“Saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa, tapi pemerintah sampai saat ini masih menunggu draf yang diselesaikan, disiapkan oleh DPR,” ujar Yusril Ihza Mahendra.
