PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menguat setelah jumlah peserta yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) terus bertambah.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan, total ada tiga orang calon manajer Kopdes Merah Putih dan KDMP yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Pertama adalah Anisa Muyassaroh, mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan (Satdik) Dodikjur Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VI/Mulawarman, Balikpapan. Anisa Muyassaroh mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan meninggal dunia akibat heat stroke serta henti jantung.
Peserta kedua adalah Yonanda Muhammad Taufiq, yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklatad), Baturaja. Yonanda disebut mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Korban terbaru diketahui bernama Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tahun 2026 yang mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Pusat Bahasa Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Satdik Pusbahasa Kodiklatau) Jakarta.
Kemhan menyatakan Novia sempat mengalami gangguan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya meninggal dunia pada 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi yang dialami berkaitan dengan penyakit tuberkulosis (TB).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah mendorong pemerintah meninjau ulang skema rekrutmen, seleksi kesehatan, hingga metode pelatihan yang diterapkan dalam program rekrutmen calon manajer Kopdes Merah Putih.
Imas menegaskan, bahwa meskipun pembinaan karakter melalui retret penting untuk membentuk mental manajer yang tangguh, aspek keselamatan dan kesehatan peserta tidak boleh diabaikan.
“Saya tentu setuju dengan kegiatan retret. Program seperti itu penting untuk menggembleng kedisiplinan, integritas, dan komitmen kerja para calon manajer. Namun, ke depan perlu ada penyempurnaan dalam proses seleksinya,” ujar Imas di Jakarta, dikutip Kamis (25/6/2026).
Legislator dari Fraksi PKB ini mengusulkan agar proses seleksi ke depan mewajibkan adanya tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional sebelum peserta terjun ke lapangan untuk mengikuti kegiatan fisik dengan intensitas tinggi.
Imas menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam bagi keluarga korban. Menurutnya, para peserta tersebut merupakan individu pilihan yang memiliki semangat besar untuk membangun ekonomi rakyat di daerahnya masing-masing.
“Saya pribadi sangat prihatin atas musibah ini. Bagaimanapun, mereka adalah putra-putri terbaik yang dipersiapkan menjadi tumpuan masa depan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di daerah masing-masing. Kehilangan ini tentu menjadi duka bagi keluarga dan juga bagi upaya kita bersama dalam memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan jalan tengah agar materi Latsarmil segera dirombak total guna menghindari jatuhnya korban berikutnya. Meskipun menilai tujuan utama program SPPI ini baik, politikus PDI-P tersebut mendesak agar porsi fisik dikurangi.
“Ya mungkin materinya sajalah, ya. Materinya saja, kemiliteran dalam konteks seperti militer, latihan menembak, kemudian baris-berbaris, panas-panasan, ya dikurangi,” cetus Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta.
Disisi lain, meninggalnya tiga peserta latsarmil memicu gelombang protes keras dari berbagai elemen sipil. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari De Jure, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiative, HRWG, Indonesia Risk Center, dan Setara Institute menilai, pendekatan militeristik dalam tata kelola koperasi sama sekali tidak relevan dan berbahaya.
“Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataan resminya, Rabu (24/6/2026).
Koalisi juga menyoroti pelibatan TNI dalam program ini yang dianggap menabrak regulasi. “Secara umum, kami mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, yang tidak hanya bertentangan dengan UU TNI terkait operasi selain perang, lebih dari itu proyeksi koperasi memang seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern,” tegas mereka.
Atas jatuhnya korban jiwa, Koalisi Sipil mendesak penghentian latsarmil dan penuntutan tanggung jawab hukum.
“Koalisi menilai, program Koperasi Desa Merah Putih sudah cacat sedari awal. Terlebih program ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang serba militer… Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul akibat dua program itu.”
Keterlibatan 30.000 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.476 calon pengelola KNMP dalam Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) juga dikritik oleh pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani.
Ia menilai urusan manajemen koperasi seharusnya mutlak berada di ranah sipil.
“Pertanyaan besar saya adalah mengapa kawan-kawan TNI ini, militer ini memasuki wilayah-wilayah, ruang-ruang sipil? Kalau untuk koperasi kenapa enggak diserahkan kepada masyarakat sipil?” kata perempuan yang akrab disapa Dhani tersebut, Senin (22/6/2026).
Dhani menambahkan bahwa menyiapkan SDM koperasi membutuhkan keahlian manajemen spesifik, bukan sekadar ketahanan fisik atau baris-berbaris.
Ia memperingatkan, jika militer terus masuk ke ruang publik, potensi friksi dan konflik horizontal di lapangan justru akan semakin masif.
Senada dengan Dhani, Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai insiden ini merefleksikan kecerobohan dalam perancangan materi diklat.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa desain pelatihan tidak dipikirkan secara matang atau ceroboh dalam memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para Manajer KDMP,” tutur Agustinus.
Ia menilai, sebelum menyelenggarakan pelatihan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar terkait tata kelola koperasi, mulai dari tugas manajer, pengurus, dan pengawas koperasi hingga upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas agar koperasi mampu menyejahterakan anggotanya.
Selain itu, Agustinus juga mempertanyakan model kepemimpinan yang paling tepat diterapkan dalam koperasi.
“Koperasi saya pikir tepat dikelola dengan model kepemimpinan sipil, bukan model kepemimpinan militer, dengan sistem komando dan komunikasi satu arah,” ujar dia.
Menurut Agustinus, koperasi membutuhkan model kepemimpinan sipil yang berbasis dialog dan pemetaan sosial, bukan sistem komando satu arah.
“Pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan rencana kerja koperasi dan penyusunan manajemen keuangan yang profesional akan jauh lebih bermanfaat bagi keberhasilan koperasi daripada pelatihan baris berbaris dan apel pagi,” ujarnya.
