PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia akhirnya memberikan tanggapan resmi menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung isu kepemilikan senjata nuklir Iran dalam pidatonya di hadapan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jumat (31/7/2026).
Melalui akun resmi X (Twitter) Iran Embassy in Indonesia, Kedubes Iran menegaskan bahwa negaranya tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak memiliki niat untuk mengembangkannya.
“The Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya,” demikian bunyi pernyataan resmi Kedutaan Besar Iran yang disampaikan pada Minggu (2/8/2026).
Selain membantah anggapan bahwa Iran memiliki senjata nuklir, Kedubes Iran juga menekankan bahwa program nuklir negaranya dijalankan secara damai, transparan, serta berada dalam koridor hukum internasional.
Dalam penjelasannya, Iran menyebut aktivitas nuklirnya berlandaskan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang memberikan hak kepada setiap negara anggota untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Kedubes Iran juga menyatakan bahwa seluruh kegiatan nuklirnya berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan menjalani salah satu rezim inspeksi paling ketat di dunia.
“Iran menegaskan bahwa program nuklirnya tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan energi, kesehatan, dan penelitian,” tulis Kedutaan Besar Iran melalui akun X resminya.
Karena itu, mereka menegaskan tidak ada agenda pengembangan senjata nuklir dalam kebijakan pertahanan negara.
Selain itu, Kedubes Iran juga mengutip fatwa Pemimpin Republik Islam Iran yang menyatakan bahwa kepemilikan maupun penggunaan senjata nuklir diharamkan.
Menurut Iran, senjata pemusnah massal tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan negaranya.
Teknologi nuklir, lanjut mereka, dimanfaatkan untuk kepentingan sipil seperti penyediaan energi, pengembangan layanan kesehatan, hingga penelitian ilmiah.
“Program nuklir Republik Islam Iran dijalankan secara transparan, bertujuan damai, dan berada dalam kerangka hukum internasional. Teknologi nuklir dimanfaatkan untuk energi, kesehatan, serta penelitian, bukan untuk pengembangan senjata,” demikian penjelasan Kedubes Iran.
Respons atas Pidato Prabowo
Pernyataan Iran muncul setelah Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung dinamika keamanan di Timur Tengah, khususnya terkait kemungkinan munculnya perlombaan senjata nuklir apabila semakin banyak negara merasa perlu memiliki kemampuan serupa.
Dalam forum yang dihadiri para pelaku usaha nasional itu, Presiden memaparkan betapa kompleksnya ketegangan geopolitik internasional saat ini. Prabowo mengingatkan bahwa situasi geopolitik dapat berubah termasuk menyinggung perihal informasi terkait status kepemilikan senjata nuklir oleh Iran.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong negara-negara lain di kawasan mengikuti langkah serupa.
Prabowo menyebut negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Mesir bisa terdorong mengembangkan kemampuan nuklir apabila muncul persepsi bahwa Iran telah memiliki senjata nuklir.
“Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirate (Uni Emirat Arab) juga ingin punya senjata nuklir, Qatar juga ingin punya senjata nuklir, Mesir juga ingin senjata nuklir,” ujar Prabowo dalam forum terkait.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian luas publik.
Namun, beberapa saat setelah pernyataan tersebut terucap, tayangan siaran langsung yang dipancarkan melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden mendadak terhenti.
Dalam berbagai potongan video yang kemudian beredar luas dan viral di media sosial X, transmisi audio pidato terdengar langsung terputus tepat seiring dengan hilangnya gambar tayangan dari layar siaran.
Kejanggalan ini dengan cepat memicu tanda tanya besar di kalangan warganet. Publik mempertanyakan faktor penyebab senyapnya siaran resmi tersebut tepat ketika topik bahasan menyentuh isu keamanan internasional yang memiliki tingkat sensitivitas diplomatik tinggi.
Berdasarkan penelusuran lebih lanjut pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, video rekaman lengkap kegiatan bersama Kadin Indonesia tersebut memang telah kembali tersedia untuk publik.
Akan tetapi, segmen pidato yang memuat pernyataan Presiden mengenai Iran dan uraian tentang potensi perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah tidak lagi ditemukan dalam versi unggahan ulang tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di media sosial.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi resmi yang diterbitkan oleh pihak Istana maupun Sekretariat Presiden mengenai penyebab hilangnya suara dalam siaran langsung maupun tidak tersedianya kembali video utuh pidato tersebut.
Belum dapat dipastikan apakah hilangnya potongan narasi tersebut merupakan langkah penyuntingan standar, gangguan teknis jaringan, atau bagian dari pertimbangan protokol komunikasi luar negeri.
Video tersebut kini tersebar di berbagai platform, salah satunya direpost oleh mood.jakarta.
