PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang Tahun Sidang 2025–2026. Ribuan aspirasi tersebut diterima dalam periode 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026 dan disampaikan masyarakat melalui sejumlah saluran, baik secara tertulis maupun daring.
Data tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2025-2026 dan dalam rangka memperingati HUT ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, Puan mengatakan seluruh pengaduan yang masuk telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan (AKD) untuk ditindaklanjuti, termasuk melalui penyampaian rekomendasi kepada pemerintah.
“Jumlah total pengaduan masyarakat sebanyak 9.205 yang terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website, dan 139 pengaduan melalui AKD,” kata Puan dalam rapat paripurna tersebut.
DPR menyebut pengaduan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang diterima dalam pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah.
Puan memastikan seluruh aspirasi yang diterima telah diteruskan kepada AKD untuk diproses lebih lanjut.
Alat kelengkapan dewan kemudian dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui berbagai mekanisme pengawasan, termasuk penyampaian rekomendasi kepada pemerintah.
Menurut Puan, fungsi pengawasan DPR diarahkan agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan kinerja pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera,” ujar Puan.
Ia juga mengaitkan fungsi pengawasan tersebut dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan pemerintah menjalankan undang-undang.
Puan menambahkan, DPR RI menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen.
Karena itu, DPR RI terbuka terhadap masukan kritik, dan berbagai kalangan masyarakat.
“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” ungkapnya.
Selain menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga telah membentuk 42 Panitia Kerja (Panja) yang terdiri atas 27 Panja yang masih berjalan, dan 15 Panja yang telah menyelesaikan tugasnya, serta 4 tim pengawas, dan 1 satuan tugas yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI untuk menjalankan tugas pengawasan.
Untuk periode Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelenggarakan sebanyak 1.377 rapat yang rinciannya adalah 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, 736 rapat fungsi pengawasan.
“DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI,” ujar Puan.
Selain itu, DPR juga telah melakukan pengajuan, pemberian persetujuan, atau pemberian pertimbangan/konsultasi terhadap calon pimpinan berbagai lembaga negara, duta besar, dan kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengatakan peran DPR merupakan bagian penting dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia.
“Melalui forum antarparlemen, DPR RI turut memperjuangkan kepentingan nasional, membangun kepercayaan dan kemitraan internasional, serta memperluas ruang bagi Indonesia untuk memengaruhi agenda global,” ucap Puan.
Selama satu tahun, DPR RI melalui BKSAP telah mengikuti 9 forum antarparlemen global, 8 forum antarparlemen regional, dan 63 pertemuan diplomasi bilateral.
Dalam berbagai forum tersebut, menurut Puan, DPR RI aktif memperjuangkan berbagai isu strategis.
“Antara lain pembangunan perdamaian, kelaparan dan malanutrisi, penanggulangan ancaman narkotika, kemerdekaan Palestina, kesetaraan gender, tata kelola artificial intelligence (AI), dan perubahan iklim,” ujar Cucu Bung Karno tersebut.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 secara lengkap akan disampaikan untuk semua kalangan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat.
“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025–2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” jelas Puan.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat—memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang,” sambungnya.
Puan pun secara seremoni menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin yang hadir dalam Rapat Paripurna Khusus ini. Laporan kinerja DPR dalam setahun itu juga diserahkan kepada semua fraksi di DPR.
Adapun tema laporan kinerja yang diangkat, yakni “DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif.”
