PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat secara tahunan. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai US$454,8 miliar, setara sekitar Rp8.049 triliun dengan asumsi kurs Rp17.696 per dolar AS.
Secara bulanan, posisi tersebut relatif stabil dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sebesar US$454,5 miliar. Namun, secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,9 persen (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta.
“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Selasa (15/9).
Secara rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar US$218,4 miliar atau setara Rp3.862,2 triliun pada Mei 2026 atau tumbuh 3,2 persen secara tahunan.
Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada surat berharga negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22% dari total ULN pemerintah. Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%; jasa pendidikan 16,2%; konstruksi 11,5%; serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sebagai berikut:
- Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah.
- Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,7 persen.
- Jasa Pendidikan sebesar 16,2 persen.
- Konstruksi sebesar 11,5 persen.
- Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.
Pada sisi lain, posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 194,5 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 1,2% yoy.
Perkembangan tersebut didorong oleh ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations dan lembaga keuangan atau financial corporations yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,4% yoy dan 0,3% yoy.
Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian mencapai 80,6 persen dari total ULN swasta.
Bank sentral menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih tergolong sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 30,7 persen pada Juli 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang.
“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.
