PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Polemik mengenai rencana setoran hasil dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebesar Rp120 triliun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara.
Sebelumnya, Purbaya saat masih menjabat Menteri Keuangan menyatakan, pemerintah akan menerima sekitar Rp120 triliun dari sebagian keuntungan Danantara untuk penerimaan APBN tahun ini.
Namun, pernyataan itu dibantah CEO Danantara Rosan Roeslani yang menyebut belum pernah ada pembahasan internal maupun lintas kementerian mengenai pengalihan keuntungan dalam jumlah tersebut.
Di tengah pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu yang mengejutkan publik dan pasar, polemik tersebut pun memunculkan tanda tanya besar.
Banyak masyarakat yang mengkaitkan pencopotan Purbaya diduga kuat karena berkaitan dengan polemik setoran hasil dividen BUMN yang disetorkan oleh Danantara. Kepastian mengenai realisasi setoran tersebut juga kembali dipertanyakan.
Menanggapi hal tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya akan membicarakan persoalan tersebut dengan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara.
“Ya, nanti kita akan bicara semua lah ya, tapi ini kan baru. Nanti kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan dengan Pak Menkeu pada minggu ini,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Disisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, mengungkapkan bahwa ketegangan terkait dana jumbo tersebut menjadi salah satu puncak dari rentetan evaluasi terhadap kinerja Purbaya.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh,” ungkap Bhima.
Menurut Bhima, rentetan permasalahan ini diperparah oleh sikap sang menteri sendiri.
“Jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk ya gitu, dan overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” tegasnya.
Lebih jauh, Bhima membongkar bahwa krisis kepemimpinan Purbaya sebetulnya sudah berakar dari karut-marutnya koordinasi di dalam tubuh kementerian, khususnya antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
Purbaya sebelumnya merombak ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis, 10 September 2026. Perombakan mencakup sejumlah unit strategis, mulai dari jajaran direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU), termasuk jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Perombakan pejabat internal Kemenkeu sempat mendapat penolakan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Keduanya juga menolak hadir dalam agenda pelantikan pejabat hasil perombakan tersebut.
Selain polemik rotasi pejabat, Bhima menyebut kebijakan penahanan restitusi pajak juga menjadi salah satu sumber perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran Direktorat Jenderal Pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy. Karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor. Jadi antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat,” jelas Bhima.
Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai pergantian antara Purbaya dengan Suahasil sebagai bendahara negara ini hanya persoalan dinamika bernegara saja.
Ia menilai pergantian Menkeu ini hanya dilakukan untuk penyegaran sekaligus memberi pandangan baru terkait langkah pemerintah ke depan dalam mengatasi masalah fiskal saat ini.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini gitu ya. Pertama, dari sisi pendapatan negara, di mana memang pendapatan negara ini bisa lebih cepat, lebih besar. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Termasuk juga mengontrol defisit,” ujar Tauhid.
Tauhid juga menyoroti keunggulan rekam jejak Suahasil yang sudah lama menjadi orang dalam Kemenkeu dan memiliki pengalaman panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani. Sehingga pergantian ini dinilai lebih kepada upaya penyegaran pemerintah untuk menghadapi tantangan fiskal ke depan dengan kepemimpinan yang lebih mantap.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu. Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan,” pungkasnya.
