PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginstruksikan agar pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia untuk kepentingan ekspor dilakukan langsung ke negara tujuan.
Pemerintah tidak lagi menginginkan komoditas tambang dan energi Indonesia harus melewati negara perantara yang dinilai hanya mengambil keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut.
Instruksi tegas itu disampaikan Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Di hadapan para pelaku industri pertambangan dan jajaran pejabat Kementerian ESDM, Bahlil secara khusus meminta Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno untuk melaksanakan titah tersebut.
“Pak Dirjen, saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau,” ujar Bahlil.
Untuk memperjelas instruksinya, Bahlil memberikan contoh pengiriman hasil tambang Indonesia ke China.
Ia menginginkan agar komoditas yang diekspor dari Indonesia dikirim langsung dari pelabuhan di dalam negeri menuju negara tujuan, tanpa harus singgah terlebih dahulu di negara lain.
Menurut Bahlil, hal itu perlu dilakukan karena ada negara yang mengklaim mengekspor SDA dari negaranya. Padahal, SDA itu berasal dari Indonesia.
“Kalau kita mau kirim barang ke Cina, ya dari Jakarta langsung ke Cina. Tidak boleh dari Jakarta mampir di negara yang itu, hanya stempel, baru dibilang ini ekspor dari negara dia,” tegas Bahlil.
Menariknya, dalam pernyataan tersebut Bahlil tidak secara langsung menyebut nama negara yang menjadi sasaran kritiknya. Ketika ditanya mengenai negara yang dimaksud, ia justru menyampaikan bahwa apa yang dipikirkan para audience di acara Minerba Convex 2026 ini sama dengan isi hatinya.
“Saya sudah tau wartawan akan tanya ke saya negara mana. Kalau ditanya negara mana, yang kamu tahu dalam hati. Kalian juga tau itu negara, sesuai hati kalian aja. Itu negara jangan mau senangnya saja,” tegas Bahlil.
Selain itu, Bahlil mengatakan instruksi tersebut juga berlaku untuk pengiriman komoditas Liquefied Natural Gas (LNG). Dia meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) serta Kepala SKK Migas agar ekspor LNG seperti ke Korea atau Jepang dilakukan langsung tanpa singgah di negara lain.
“Langsung saja, sudah lama barang kita diolah begini terus. Saya tidak bisa diolah-olah sama mereka, tidak bisa. Saya juga sudah perintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas, kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang atau ke Korea, langsung saja, kenapa harus pakai negara lain?” ujar Bahlil.
Ia menilai praktik tersebut tidak memberikan keuntungan optimal bagi Indonesia. Sebaliknya, negara yang menjadi perantara justru berpotensi mendapatkan penerimaan tambahan dari aktivitas perdagangan, termasuk pajak dan kontribusi terhadap neraca perdagangan.
“Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung,” ungkapnya.
Bagi Bahlil, Indonesia perlu memiliki kendali lebih kuat terhadap jalur perdagangan sumber daya alamnya sendiri agar manfaat ekonomi dari kegiatan ekspor dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Bahlil juga menggarisbawahi kedaulatan perdagangan SDA Indonesia merupakan prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Kedaulatan negara kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar, itu harga mati. Jangan mau senangnya saja negara-negara itu menerima kita, begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” ujar Bahlil.
Dia menambahkan, hubungan perdagangan antarnegara harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati. Jika negara mitra tidak menghormati kepentingan nasional Indonesia, pemerintah juga perlu memberikan respons yang sepadan.
“Kalau mereka sayang kita, kita pastikan mereka. Tapi kalau mereka agak kurang sayang, kita juga harus memberikan kadar yang sama. Jangan cinta bertepuk sebelah tangan,” pungkas Bahlil.
Bahlil Soroti Dugaan Praktik Jual Kembali LNG
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia mulai memperketat pengelolaan ekspor gas bumi demi mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).
Kebijakan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi bertahan atau survival, sehingga pemenuhan kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas.
Di tengah kebijakan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyoroti dugaan praktik penjualan kembali atau trading LNG Indonesia oleh perusahaan berbasis di Singapura ke negara lain.
Bahlil mengungkapkan, selama ini Indonesia memasok gas melalui pipa ke Singapura dengan volume sekitar 409,5 MMSCFD yang berasal dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera.
Selain gas pipa, Indonesia juga mengirimkan 148 kargo LNG ke Singapura, dengan volume setara sekitar 1.480 MMSCFD.
Menurut Bahlil, tidak seluruh LNG yang dikirim tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik Singapura. Ia meyakini sebagian pasokan kemungkinan diperdagangkan kembali ke negara lain.
“148 kargo [LNG] itu setara dengan 1.480 MM. Itu yang kita kirim. Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading, untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka,” ujar Bahlil seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Meski tidak secara langsung menyebut negara yang menjadi sasaran kebijakan pengiriman langsung tersebut, pernyataan Bahlil menjadi sorotan karena Singapura selama ini dikenal sebagai pusat logistik dan keuangan (hub) di kawasan Asia Tenggara.
Posisi tersebut membuat negara itu menjadi salah satu tempat transit dalam aktivitas perdagangan internasional, termasuk pengiriman komoditas dari Indonesia ke negara tujuan ekspor.
Banyak perusahaan memanfaatkan Singapura sebagai pusat perdagangan dan logistik karena mempertimbangkan regulasi perpajakan, kepastian hukum, serta fasilitas perbankan global.
Selain itu, Singapura memiliki pelabuhan besar dan jaringan pelayaran internasional yang mendukung pengalihan maupun konsolidasi muatan sebelum dikirim kepada pembeli akhir.
Singapura Beri Klarifikasi
Menanggapi dugaan tersebut, Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri (METI) Singapura memberikan penjelasan mengenai aktivitas perdagangan LNG oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di negaranya.
Dikutip dari Channel News Asia (CNA), Minggu (1/11/2026), juru bicara METI menyatakan bahwa Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan LNG internasional. Lebih dari 50 perusahaan berbasis di negara tersebut terlibat dalam aktivitas pembelian, pemasaran, dan perdagangan LNG dari berbagai pasar dunia, termasuk Indonesia.
Menurut METI, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh pasokan LNG dari sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia.
Namun, pemerintah Singapura menegaskan bahwa aktivitas perdagangan tersebut tidak selalu berarti kargo LNG secara fisik dikirim terlebih dahulu ke Singapura.
“Meskipun pedagang yang berbasis di Singapura mengambil keputusan komersial terkait kargo tersebut, kargo LNG yang sebenarnya biasanya bergerak langsung dari negara asal ke negara tujuan dan tidak melewati Singapura secara fisik,” ujar juru bicara METI.
Singapura juga menegaskan bahwa gas alam yang diimpor dari Indonesia melalui jaringan pipa digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, bukan untuk dijual kembali ke negara lain.
“Gas alam yang diimpor dari Indonesia melalui pipa ditujukan untuk penggunaan domestik, bukan untuk diekspor kembali,” kata METI.
