PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung pembangunan industri bioetanol nasional. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku sekaligus mendorong kemandirian energi Indonesia melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan bioetanol akan bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
Menurut Amran, pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik. Untuk itu, Pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1-2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran, seusai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Amran menegaskan, pengembangan industri bioetanol membutuhkan dukungan investasi masif dari berbagai pihak agar pembangunan fasilitas pengolahan energi dapat berjalan secara cepat dan terintegrasi.
Dari sisi pembiayaan, Amran menjelaskan investasi akan mengandalkan sinergi BUMN dan swasta. Pemerintah berperan memastikan ketersediaan serta kepastian lahan sehingga investor memiliki dasar yang jelas untuk membangun industri.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” jelasnya.
Ia mengatakan BUMN akan diprioritaskan untuk masuk pada tahap awal sesuai kapasitas pembiayaannya. Setelah kemampuan BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi selanjutnya akan dibuka bagi sektor swasta.
“Itu swasta dan BUMN. BUMN kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya, berapa kemampuan BUMN, sesudah itu, swasta, dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurut Amran, kepastian lahan merupakan faktor utama yang dapat menarik minat investor swasta. Jaminan ini memberikan kepastian bagi keberlangsungan pembangunan kawasan industri bioetanol nasional.
Ia mencontohkan pengalaman sukses di sektor pangan, di mana investasi dapat berjalan lebih cepat ketika ketersediaan lahan dan dukungan pemerintah telah dipastikan sejak awal.
“Kami pengalaman dulu 10 pabrik gula kami bangun kurang lebih 3 tahun. Kenapa? Lahannya dikawal oleh negara. Jadi, ini spesial,” ujar Amran.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengawal aspek legalitas lahan sehingga proses investasi berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang berpartisipasi.
Dalam penyiapan lahan, Kementan menyatakan pemerintah akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas.
Amran menegaskan pengembangan bioetanol tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek lingkungan. Pemerintah terlebih dahulu akan mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan.
Menurut Kementan, pelepasan kawasan hutan akan menjadi pilihan terakhir dalam penyiapan lahan untuk program tersebut.
Di sisi lain, Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberikan ruang bagi korporasi. Masyarakat harus menjadi bagian dari pertumbuhan industri, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha di kawasan produksi.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelas Mentan Amran.
Amran menyebut industri bioetanol juga berpotensi menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja apabila dikembangkan secara luas. Lapangan pekerjaan tersebut dapat muncul dari berbagai rantai kegiatan, mulai dari budidaya tanaman, pengelolaan kawasan, pengolahan hasil pertanian hingga industri energi.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” katanya.
Selain membuka lapangan pekerjaan, pemerintah menilai pengembangan bioetanol dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian karena hasil produksi petani tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga dapat menjadi bahan baku energi.
Amran juga menyebut pengembangan bioetanol berpotensi mengurangi kebutuhan devisa yang selama ini digunakan untuk energi.
Ia memperkirakan potensi penghematan devisa dapat mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun, dengan catatan program pengembangan bioetanol dapat berjalan sesuai target.
Penghematan devisa tersebut berasal dari substitusi energi terbarukan yang selama ini diproduksi negara lain, sehingga nilai ekonominya dapat berputar di dalam negeri.
Melalui investasi bersama tersebut, kata dia, pemerintah berharap industri bioetanol dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru berbasis sektor pertanian.
“Kita baru mau mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini. Ya, doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini,” ucap Amran.
Pemerintah menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara bertahap menuju implementasi E20 pada 2029 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031. Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkasnya.
