PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar. Bencana ekologis ini melanda tiga provinsi utama: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah.
Berdasarkan riset terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), total kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp 68,67 triliun, kerugian fantastis tersebut setara dengan 0,29 persen penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, sebagaimana dikutip dari keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Bhima mengatakan, bencana yang melumpuhkan akses transportasi suatu daerah juga berdampak secara nasional. Arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri di provinsi lain ikut melemah.
“Terlebih Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatera,” ujar Bhima.
Secara spesifik, berdasarkan perhitungan Celios, banjir bandang dan longsor itu membuat perekonomian Aceh turun Rp 2,04 triliun; Sumut 2,07 triliun; Sumbar Rp 2,01 triliun.
Bhima menerangkan, asumsi perhitungan kerugian ekonomi tersebut mendasarkan pada lima jenis kerugian. Yakni kerugian rumah dengan masing-masing mencapai Rp 30 juta per rumah, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp 1 miliar, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja.
Kemudian kerugian lahan sawah dengan kehilangan mencapai Rp 6.500 per kg dengan asumsi per hektare dapat menghasilkan 7 ton. Dan perbaikan jalan per 1.000 meter mencapai Rp 100 juta.
Celios menilai, bencana yang terjadi di Sumatera merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Menurut survei yang dilakukan, wilayah dengan basis sektor tambang lebih berpotensi terjadi bencana ekologis dibandingkan wilayah bukan sektor tambang.
Sementara itu, sumbangan dari tambang dan sawit, bagi provinsi Aceh misalnya, tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan.
“Kerugian ekonomi nasional Rp 68,67 triliun itu lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan PHT (Penjualan Hasil Tambang) Rp 16,6 triliun per Oktober 2025,” ungkapnya.
Menurut studi, jumlah kerugian yang dialami Provinsi Aceh sebesar Rp 2,04 triliun, lebih besar dibandingkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambang Aceh sebesar Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025. Lalu, sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit Provinsi Aceh sebesar Rp 12 miliar di 2025 dan Minerba Rp 56,3 miliar, juga jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian akibat bencana.
Menanggapi kerugian yang berulang, CELIOS merekomendasikan moratorium izin tambang dan sawit sebagai jawaban final. Moratorium izin tambang baru, evaluasi total perusahaan yang memegang izin, serta penagihan reklamasi dinilai penting agar bencana tidak terulang.
Demikian pula dengan izin perkebunan sawit, moratorium menjadi solusi final untuk mencegah deforestasi yang cenderung negatif di semua aspek ekonomi dan lingkungan.
“Celios mendesak moratorium segera izin tambang dan perluasan kebun sawit. Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan, ekonomi restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis akan berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar,” tutupnya.
Berdasarkan laporan BNPB jumlah korban meninggal per Kamis (4/12/2025) sore bertambah menjadi 836 jiwa, sementara jumlah korban hilang 518 orang dan jumlah korban terluka 2.700 orang. Bencana besar itu juga mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur rusak, bahkan 4 kampung di Aceh dilaporkan hilang tersapu banjir.
