PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungannya terhadap opsi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara, khususnya anggota kabinet maupun anggota DPR RI. Usulan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah penghematan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dukungan tersebut datang dari berbagai fraksi di parlemen yang menilai langkah efisiensi perlu dipertimbangkan secara serius apabila kondisi ekonomi global memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan kesiapan mereka apabila pemerintah memutuskan melakukan pemotongan gaji pejabat sebagai bagian dari kebijakan penghematan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut apabila memang diperlukan untuk membantu stabilitas ekonomi negara.
Menurut Sarmuji, langkah penghematan oleh pejabat negara dapat menjadi bentuk kepekaan terhadap situasi yang dihadapi masyarakat, terutama jika pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran akibat tekanan ekonomi global.
“Kalau memang negara membutuhkan, kami siap saja gaji dipotong,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan simulasi dan kajian mengenai kebijakan apa saja yang dapat diambil untuk menghadapi kondisi ekonomi yang berkembang saat ini.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Sahroni menekankan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan gaji pejabat negara harus melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang tidak diinginkan.
Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai opsi efisiensi anggaran, tetapi langkah pemotongan gaji harus dibahas secara matang agar tidak memunculkan efek domino terhadap kebijakan fiskal lainnya.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” kata Sahroni.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa sikap dan prinsip DPR akan senada dengan pemerintah, yakni bahwa kepentingan rakyat adalah hal yang utama.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden. Dia menilai negara harus mendahulukan kepentingan rakyat.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” kata Eddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai bagian dari strategi penghematan anggaran pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kabinet saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026), ketika membahas berbagai langkah antisipasi terhadap situasi geopolitik global yang dapat berdampak pada ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mencontohkan kebijakan yang pernah dilakukan beberapa negara untuk menghemat anggaran negara, seperti pemotongan gaji pejabat dan pembatasan belanja pemerintah. Langkah semacam itu dinilai dapat membantu pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
