PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKATA – Pemerintah Indonesia memilih menempuh langkah efisiensi dengan memangkas sejumlah pos belanja negara guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit tersebut.
“Yang pertama, (sejumlah) skenario sebelumnya yang dipaparkan (Sidang Kabinet) jika kondisi masuk tahap kritis atau krisis, langkah yang diambil saat ini adalah pemotongan anggaran agar defisit APBN tidak melampaui 3 persen,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Airlangga menjelaskan, sejumlah skenario yang disiapkan pemerintah mempertimbangkan kemungkinan durasi perang yang berbeda-beda. Pemerintah memproyeksikan beberapa kemungkinan lamanya konflik, mulai dari lima bulan, enam bulan, hingga 10 bulan.
Durasi lima hingga enam bulan masih berada dalam tahun anggaran berjalan, sementara skenario 10 bulan berarti konflik berlangsung hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah menilai skenario tersebut masih bersifat worst case scenario.
Saat ini konflik baru berlangsung sekitar dua minggu sehingga pemerintah belum dapat memastikan apakah perang akan berlangsung selama beberapa minggu atau berlanjut hingga berbulan-bulan.
“Skenarionya jika perang masih durasi 5 bulan 6 bulan dan hingga akhir tahun maka itu worst case scenario tetapi saat ini masih di bulan-bulan awal perang kan baru dua minggu, maka opsi (pemotongan anggaran) agar kita maksimum defisit 3 persen,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga ruang fiskal, setiap kementerian diminta menghitung potensi penghematan anggaran dari pos belanja yang tidak bersifat prioritas.
Namun Airlangga menegaskan, langkah efisiensi tersebut tidak akan menyasar program unggulan pemerintah, termasuk MBG. Program-program prioritas dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
“Program unggulan tidak ada yang diubah, karena itu investasi jangka panjang,” katanya.
Karena itu, alih-alih memangkas anggaran MBG, pemerintah memilih mengurangi pengeluaran yang bersifat operasional di kementerian dan lembaga.
Sejumlah pos yang berpotensi dipangkas antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan.
Pemerintah juga meminta tiap kementerian meninjau kembali program yang masih memungkinkan untuk dihemat tanpa mengganggu layanan publik. “K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden,” ujar Airlangga.
Hingga kini, pemerintah masih mengumpulkan data dari seluruh kementerian sebelum melaporkan hasil perhitungan efisiensi tersebut kepada Presiden. Besaran penghematan baru akan diumumkan setelah keputusan final diambil.
Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan opsi Perppu APBN 2026 dalam Sidang Kabinet Paripurna menyusul ketidakpastian konflik antara Iran dengan AS-Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya pasokan di Timur Tengah.
Namun begitu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk tidak memperlebar defisit dan menginstruksikan langkah efisiensi ekstrem, mulai dari memangkas gaji menteri dan anggota DPR hingga menerapkan kembali konsep bekerja dari rumah untuk ASN.
Untuk diketahui, pada Jumat (13/03), harga minyak dunia Brent berada di level US$100 per barel. Harga minyak Brent sempat menyentuh level tertinggi US$117 per barel pada 9 Maret lalu.
Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyinggung soal konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia menyusul pertikaian yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.
Dalam pemaparannya, dia menjabarkan ada tiga skenario—mulai dari yang optimistis, moderat, sampai pesimistis.
Berdasarkan hitungan tersebut, defisit diperkirakan naik melampaui 3%.
Tiga skenario terburuk defisit APBN
- Skenario optimistis: diasumsikan harga minyak mentah mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,2% dan surat berharga negara (SBN) 6,9%. Maka defisit akan mencapai 3,18% terhadap PDB.
- Skenario moderat: harga minyak mentah diasumsikan mencapai US$97 per barel, kurs mencapai Rp17.200 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,23%, dan surat berharga negara (SBN) 7,2%. Maka defisit mencapai 3,53%.
- Skenario pesimistis: asumsi harga minyak mentah adalah US$115 per barel, kurs Rp17.500 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,20%, dan surat berharga negara (SBN) 7,2%. Maka defisit mencapai 4,06%.
“Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan,” ungkap Airlangga.
Kebijakan serupa, klaimnya, pernah dilakukan pemerintahan mantan Presiden Jokowi ketika menghadapi pandemi Covid-19. Tapi, sambungnya, hal itu akan sangat bergantung pada keputusan politik Presiden.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto tak langsung menyetujui penerbitan Perppu.
Ia berkomitmen untuk tidak memperlebar defisit APBN tahun 2026, alih-alih menaikkan batas defisit. Prabowo lantas menginstruksikan bawahannya, para menko, untuk menyusun langkah efisiensi dan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Mulai dari memotong gaji menteri dan anggota DPR, seperti yang dilakukan di Pakistan. Hal lainnya, memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau hanya empat hari kerja.
Selain itu, pemotongan bahan bakar hingga 50% dari total penggunaan pemerintah, pengurangan jumlah kendaraan dinas yang digunakan, serta menghentikan belanja pendingin udara, furnitur, dan kendaraan.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh menko-menko, kita pikirkan. Dulu kita berhasil atasi Covid, kita mampu banyak yang bekerja dari rumah, efisien, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah sangat besar” ucap Prabowo.
“Saya percaya dua, tiga tahun, kita sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi…”
Strategi ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah tersedia dalam APBN tanpa harus menambah utang atau memperlebar defisit.
“Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN harus balanced budget, itu paling ideal,” tambahnya.
Selain efisiensi, Prabowo juga ingin mengoptimalkan penutupan kebocoran penerimaan negara. Dengan menutup berbagai celah kebocoran, ia yakin defisit bisa dikurangi.
Pemerintah menegaskan batas defisit 3 persen telah menjadi salah satu pilar disiplin fiskal Indonesia sejak awal 2000-an. Aturan ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
Kata Prabowo, meskipun pemerintah merasa aman, namun menurutnya tidak boleh lengkah. Pemerintah mesti mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk seiring dengan dinamika situasi global.
