PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Meski pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menunda rencana impor besar-besaran mobil pick up dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), fakta baru menunjukkan bahwa Pick Up Mahindra Scorpio yang rencananya diimpor sebanyak 35.000 unit diduga sudah tiba di pelabuan utama Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di sosial media. Di mana mobil impor India tersebut sudah terparkir.
Adapun rencana awal yang digagas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) itu mencakup pengadaan sekitar 105.000 unit kendaraan niaga dari dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd dan Tata Motors dengan total kontrak mencapai Rp 24,66 triliun.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara resmi meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan impor tersebut hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerja luar negeri dan melakukan pembahasan lebih jauh.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden (Prabowo Subianto) masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyebut bahwa keputusan tersebut masih ditunda dan menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto saat tiba di tanah air.
Ferry juga mengatakan bahwa terkait importasi kendaraan itu bukan wewenang dari Kementerian Koperasi.
“Kan kemarin sudah diputuskan, bukan wewenang Kementerian Koperasi, jadi itu sudah diputuskan tunda sampai presiden datang,” kata Ferry.
Arahan ini kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa keputusan itu merupakan respons terhadap masukan dari DPR dan arah kebijakan untuk memberi ruang bagi produksi dalam negeri.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan pihaknya akan patuh terhadap setiap keputusan yang diambil pemerintah. Menurutnya perusahaan yang dijalankan bergerak untuk kepentingan nasional.
“Kami ikutin, manut saja. Apapun pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” kata Joao dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Meski begitu, sebagian mobil pickup yang diimpor dari India itu sudah tiba di Indonesia. Menurut informasi awal, jumlah unit yang sudah masuk diperkirakan mencapai sekitar 1.000 kendaraan yang diimpor secara bertahap sebelum kebijakan penundaan diberlakukan.
Seperti diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa.
Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia. Bahkan PT Agrinas Pangan Nusantara sudah menargetkan 1000 unit untuk sampai di akhir bulan ini.
Adapun Pemesanan pikap ukuran 4×4 dimaksudkan untuk mendukung terjangkaunya distribusi di wilayah-wilayah dengan kondisi medan yang menantang, termasuk akses ke area persawahan.
Namun hal ini memicu penolakan dari pelaku usaha industri otomotif sampai dengan masyarakat.
Salah satu penolakan tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin menilai impor kendaraan niaga tersebut tidak mendukung perkembangan industri dalam negeri.
Bahkan, impor yang rencananya dilakukan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) disebut dapat mematikan industri otomotif dalam negeri.
Saleh menilai rencana impor mobil ini sama sekali tidak menggerakkan ekonomi dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026).
Eks Menteri Perindustrian itu menyatakan perusahaan otomotif di dalam negeri pun mampu melayani permintaan mobil niaga untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kebutuhan mobil pickup, kata Saleh, perlu dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional. Impor kendaraan dalam bentuk CBU justru akan berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun.
Saat impor tengah dilakukan justru sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu telah mampu memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Total kapasitas produksi pickup nasional bahkan mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4×2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40% dan didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Untuk tipe 4×4, industri dalam negeri juga mampu memproduksi, namun memerlukan waktu persiapan.
Para pelaku industri otomotif dalam negeri berharap pemerintah memberi kesempatan kepada industri nasional agar dapat berpartisipasi memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri otomotif dalam negeri.
Kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Saleh, perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi yang diemban Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Sinkronisasi dua kementerian ini menjadi krusial agar agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun industri dalam negeri tidak tergerus oleh kebijakan yang terlalu longgar di sektor perdagangan.
