PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan bahwa dana sekitar Rp223,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari anggaran pendidikan nasional, bukan dari efisiensi atau sumber anggaran lain seperti yang sebelumnya diklaim oleh sebagian pejabat pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa angka tersebut berdasarkan lampiran dokumen resmi APBN 2026 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun yang merupakan mandatory spending 20 % dari APBN dan APBD untuk sektor Pendidikan sekitar Rp223,5 triliun dihabiskan untuk pendanaan program MBG.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” ujar Esti di hadapan wartawan.
Esti menegaskan bahwa klarifikasi ini diperlukan untuk meluruskan karena banyak kader dan masyarakat yang mempertanyakan informasi yang beredar, terutama klaim bahwa pendanaan MBG berasal dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga, bukan dari alokasi pendidikan.
“Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” sambung Wakil Ketua Komisi X DPR itu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, juga membantah klaim bahwa anggaran MBG berasal dari efisiensi belanja kementerian/lembaga. Ia mengajak publik merujuk pada dasar hukum yang berlaku.
“Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini buah dari efisiensi, bukan dari anggaran pendidikan, itu keliru. Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, terutama dalam Penjelasan Pasal 22 yang menyatakan bahwa pendanaan operasional pendidikan mencakup program makan (bergizi) di lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.” kata Adian.
Kata Adian, aturan itu juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026.
Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional mencapai Rp223.558.960.490 (triliun).
Menurut Adian, langkah PDIP membuka data ini bukan hanya sekadar kritik politis, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan pada transparansi tata kelola negara dan menghormati lembaga legislatif serta pemerintah sebagai pembentuk anggaran.
“Kita bernegara dipandu oleh undang-undang. Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi kita luruskan, ternyata memang diambil dari anggaran pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap publik memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjebak pada disinformasi.
“Ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami. Undang-Undang dan Peraturan Presiden mengatakan demikian (diambil dari anggaran pendidikan). Itulah kepentingan kita menyampaikan ini kepada publik,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Sejarah PDIP, Bonnie Triyana, mengingatkan agar tidak ada narasi ‘keajaiban efisiensi’ yang mengaburkan fakta hukum.
Ia pun mengingatkan kepada semua pihak agar tidak menciptakan kebohongan publik.
“PDI Perjuangan melalui kami yang bertugas di DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal agar fungsi anggaran ini benar-benar sesuai peruntukannya, dan jujur dalam penyampaiannya kepada rakyat,” ungkap Bonnie.
