PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar justru menghadapi tantangan di lapangan. Hasil riset terbaru dari para peneliti di Universitas Indonesia (UI) menemukan bahwa mayoritas siswa SD di Jakarta tidak menghabiskan makanan yang disediakan dalam program tersebut.
Temuan ini memicu kekhawatiran serius mengenai potensi pemborosan makanan atau food waste yang dihasilkan dari program berskala nasional tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang benar-benar menghabiskan menu MBG yang diberikan di sekolah.
Universitas Indonesia melalui tim penelitinya melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana program tersebut dijalankan di tingkat sekolah dasar.
Penelitian ini dipimpin oleh dosen antropologi FISIP UI, Dian Sulistiawati. Studi dilakukan pada lima sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta, meliputi Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Pusat.
Riset berlangsung pada periode Juni hingga September 2025 dengan metode wawancara dan observasi langsung terhadap siswa, guru, pengelola sekolah, serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional.
“Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata yang rinci dan mendalam tentang pelaksanaan MBG di beberapa sekolah di DKI Jakarta,” ujar Dian. Dikutip dari website Fisip UI, Kamis (12/3/2026).
Dalam setiap kunjungan, tim peneliti mengamati proses makan siswa di beberapa kelas selama satu hari penuh untuk mengetahui sejauh mana makanan tersebut benar-benar dikonsumsi.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hanya sekitar empat hingga lima siswa dalam satu kelas yang mampu menghabiskan makanan MBG hingga tuntas. Padahal rata-rata satu kelas berisi sekitar 32 hingga 34 siswa.
Sebagian besar siswa lainnya hanya memakan sebagian makanan atau bahkan menyisakannya dalam jumlah cukup banyak.
“Bayangkan, di satu kelas itu hanya 4–5 siswa yang omprengnya benar-benar habis dan makanannya memang dimakan oleh siswa,” ungkap Dian.
Di beberapa sekolah, siswa diperbolehkan membawa pulang sisa makanan karena tidak semua SPPG melarang hal tersebut.
Menurut Dian, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius penyelenggara program. MBG dirancang untuk memastikan asupan nutrisi anak terpenuhi, namun fakta di lapangan menunjukkan makanan yang disediakan belum sepenuhnya dikonsumsi penerima manfaat.
“Sungguh sangat ironis jika program yang bertujuan mengatasi persoalan makanan dan nutrisi, dengan biaya besar, justru berpotensi menyebabkan food waste,” ujarnya.
Peneliti menemukan beberapa alasan mengapa siswa tidak menghabiskan makanan MBG. Salah satunya adalah menu yang kurang sesuai dengan selera anak-anak.
Beberapa siswa mengaku tidak menyukai rasa makanan yang disediakan, sementara tim peneliti yang turut mencicipi menu juga menemukan beberapa makanan terasa hambar.
Lebih jauh, penelitian ini juga memetakan peluang, kendala, dan strategi pelaksanaan MBG di tingkat sekolah.
Studi tersebut memandang MBG bukan sekadar program teknis penyediaan makanan, tetapi sebagai proses pembangunan yang dipengaruhi relasi sosial, infrastruktur, tata kelola, dan partisipasi aktor lokal.
Dalam konteks pelaksanaan, banyak menu yang dianggap asing oleh anak-anak, sehingga menurunkan minat konsumsi dan memicu sisa makanan.
Selain itu, kebiasaan makan anak merupakan hasil bentukan lingkungan dan budaya yang tidak bisa berubah secara instan hanya dengan pemberian makanan fisik.
“Diperlukan proses pembelajaran, edukasi rasa, jenis, dan makna makanan, serta pendekatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan,” jelas Dian.
Sebagai rekomendasi, Dian menyarankan agar program MBG disertai proses pembelajaran dan transmisi pengetahuan tentang makanan dan nutrisi oleh para ahli.
Selain itu, SPPG dan guru perlu memastikan makanan benar-benar dikonsumsi untuk mencegah terjadinya pemborosan.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap kinerja SPPG yang bertugas mengelola serta mendistribusikan makanan program tersebut.
“Salah satu ketidak fahaman SPPG dalam mengolah dan mendistribusikan menu dan itu harus menjadi evaluasi BGN,” tegasnya.
DPR Minta Program Dievaluasi
Temuan riset ini turut mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait variasi menu dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menu makanan dinilai perlu lebih bervariasi dan menyesuaikan dengan selera anak-anak, tanpa mengurangi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Siswa tidak habiskan makanan karena menu tidak bervariasi sehingga menimbulkan kebosanan pada anak. Saya meminta BGN untuk mengedukasi SPPG agar memperhatikan 3 hal. Pertama, kandungan gizi menu jangan sampai kurang dari standar. Kedua, keamanan makanan harus terjamin. Ketiga, menu harus bervariasi supaya siswa tidak bosan sehingga makanan di makan habis oleh siswa,” tegasnya.
