PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyiapkan skema tracking atau pelacakan terpadu untuk mengukur efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pemenuhan gizi anak di Indonesia. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau perubahan kondisi kesehatan dan status gizi penerima manfaat secara berkala sehingga dampak program dapat diukur berdasarkan data.
Budi menjelaskan Kementerian Kesehatan akan membuat riset bersama lembaga terkait dan perguruan tinggi untuk mengukur apakah intervensi MBG benar-benar mampu memperbaiki kondisi gizi, terutama bagi anak yang mengalami stunting.
“Sebelum tanggal 5 (Agustus 2026), kita akan segera memutuskan bagiaman kita melakukan riset dengan lembaga-lembaga atau universitas, melihat hasil outcome-nya (MBG) untuk seluruh penerima MBG,” kata Budi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pembahasan tersebut mencakup penentuan sekolah prioritas, kelompok usia yang menjadi sasaran, wilayah dengan angka stunting tinggi, hingga standar kandungan makanan yang diberikan.
Budi mengatakan pengukuran hasil atau outcome menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, data anak stunting saat ini sudah tersedia secara rinci berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat.
“Status gizi masyarakat harus membaik. Karena itu kami sepakat dengan Kepala BGN melakukan riset terhadap hasil program,” ujar Budi.
Melalui data tersebut, pemerintah akan menandai anak stunting yang menerima MBG maupun yang belum menerima program. Perkembangan kondisi mereka kemudian akan dipantau secara berkala melalui layanan posyandu.
“Setiap bulan mereka ditimbang di posyandu sehingga bisa dipantau apakah berat badannya naik atau tidak. Kalau tidak naik, kita bisa mengetahui penyebabnya,” jelasnya.
Ia menuturkan, apabila berat badan anak itu tidak naik, artinya anak itu terlalu banyak diberikan karbohidrat, padahal yang dibutuhkan adalah protein hewani.
“Nah itu bisa diperbaiki,” ujar Budi.
Selain pemantauan melalui posyandu, Kementerian Kesehatan juga mendorong penguatan pemeriksaan kesehatan di sekolah melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Saat ini, pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah dilakukan satu kali dalam setahun. Pemerintah tengah mengupayakan agar pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dua kali dalam setahun agar ada ruang evaluasi lebih cepat.
Ia menyebutkan, dengan riset dan pengecekan rutin tersebut, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan atau mengintervensi program MBG berbasis data.
