PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan pengawasan serta pengendalian terhadap arus masuk pendatang baru pasca-Lebaran 2026. Langkah ini dinilai penting guna menjaga ketertiban, ketersediaan lapangan kerja, serta keseimbangan sosial di ibu kota.
Anggota A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta agar Pemprov DKI Jakarta tetap mengawasi dan mengendalikan masuknya warga dari luar daerah dengan mengantisipasinya secara serius.
“Kami di DPRD melihat Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh bersikap terlalu longgar tanpa kontrol. Karena faktanya, banyak pendatang yang datang tanpa keterampilan dan tanpa kepastian kerja,” kata Kevin di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia khawatir tanpa pengawasan yang baik, keberadaan pendatang baru dapat menambah beban kota, terutama dalam hal kepadatan penduduk dan persaingan kerja.
“Perlu ditegaskan, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang sudah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini. Jangan sampai warga kita sendiri justru semakin terpinggirkan akibat tidak terkendalinya arus pendatang yang masuk,” ujar Kevin.
Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah antisipatif dari pemerintah daerah, termasuk pendataan serta pengawasan administrasi kependudukan bagi para pendatang.
“Karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih tegas, antara lain dengan memperketat pendataan pendatang baru melalui Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) hingga tingkat RT/RW, serta memastikan bahwa setiap pendatang memiliki identitas jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak,” ungkap Kevin.
Ia juga meminta agar Pemprov tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memastikan pendatang memiliki tujuan dan kemampuan yang jelas sebelum menetap di Jakarta.
“Jakarta harus mulai mendorong prinsip yang datang adalah mereka yang siap bekerja dan berkontribusi, bukan yang justru menambah beban,” jelasnya.
Tak hanya melakukan pengawasan ketat terhadap para pendatang baru, Kevin mendesak agar Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah proaktif dengan melaksanakan program-program yang dapat memperluas lapangan pekerjaan di ibu kota.
Apabila Pemprov DKI gagal mengendalikan masuknya para pendatang baru, dia menilai warga Jakarta terancam menjadi penonton di kotanya sendiri, sehingga tidak dapat menikmati aktivitas perekonomian di dalamnya.
“Jakarta harus tetap terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan kendali. Yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Jakarta tidak akan membatasi arus urbanisasi, terutama pasca-Lebaran. Namun, ia menekankan pentingnya kapasitas diri bagi setiap individu yang memutuskan untuk menetap dan bekerja di Jakarta.
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” ujar Pramono Anung, Rabu (25/3/2026).
Pramono juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan jika situasi mendesak. Namun, ia memastikan bahwa pendekatan yang diambil bukan melalui operasi yustisi yang cenderung represif bagi pendatang.
“Jakarta sekarang ini dalam hal-hal yang seperti itu pasti akan kami memberikan ruang untuk ditertibkan. Tidak bisa orang kemudian datang tanpa memiliki kemampuan apapun dan menjadi beban. Tetapi sekali lagi, Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi,” tegasnya.
Sebagai penutup, Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum berangkat ke Ibu Kota. Hal ini bertujuan agar para pendatang dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara maksimal sesuai dengan dinamika kebutuhan di Jakarta.
“Jadi Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami meminta bagi siapapun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta, kami akan dengan senang hati,” kata Pramono.
