PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyerukan digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menyelidiki insiden gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Menurut unggahan akun media sosial resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) RI di X, seperti dipantau di Jakarta, Selasa (31/3/2026), Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menyatakan telah melakukan komunikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Senin (30/3/2026).
Indonesia juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden yang menewaskan personel Pasukan Sementara PBB UNIFIL asal Indonesia.
“Kami menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” ujar Sugiono dalam pernyataannya.
Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang menyebabkan gugurnya prajurit tersebut. Indonesia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB harus menjadi prioritas dan tidak dapat ditawar dalam kondisi apa pun.
Indonesia juga menghargai ungkapan belasungkawa dari Sekjen Guterres dan kesediaan PBB untuk bekerja sama erat dengan Indonesia terkait pasukan penjaga perdamaian UNIFIL Indonesia.
Sebelumnya PBB menyatakan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) merupakan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1701 yang diadopsi pada 11 Agustus 2006 setelah Perang Lebanon.
“Kami mengutuk keras insiden yang tidak dapat diterima ini. Pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran. Semua tindakan yang membahayakan pasukan penjaga perdamaian harus dihentikan. Kehadiran IDF (Pasukan Pertahanan Israel) di Lebanon, yang merupakan pelanggaran tersendiri, dan semua serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian juga merupakan pelanggaran,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix di Markas Besar PBB di New York.
Dalam rekaman video yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3), Lacroix menegaskan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 1701 merupakan platform politik yang menjadi landasan untuk mencapai solusi jangka panjang atas situasi di Lebanon selatan.
Lacroix mengatakan UNIFIL terus berkomunikasi dengan Indonesia terkait insiden ini. Ia juga tetap menjaga koordinasi dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), untuk memungkinkan “UNIFIL untuk menyelesaikan sejumlah pergerakan, misalnya, untuk pasokan ulang posisi atau untuk dukungan kepada penduduk sipil di daerah tersebut.”
Ia mengulangi seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada semua pihak untuk menghentikan pertempuran, dengan mengatakan hanya implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan 1701 yang dapat memberikan solusi jangka panjang untuk konflik di wilayah tersebut.
Menurut situs Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UN Peacekeeping), Selasa, per Januari 2026 terdapat sebanyak 756 tentara Indonesia ikut berpartisipasi dalam UNIFIL.
Keterlibatan prajurit TNI dalam pasukan penjaga perdamaian UNIFIL tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
