Petisi Brawijaya Media – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang menghentikan truk berpelat Aceh (BL) di wilayah perbatasan Sumut-Aceh menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).DOR R
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyebut tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antarwilayah dan mencederai semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saan menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya dilakukan karena dapat memicu konflik horizontal antarprovinsi.
Ia menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan menghindari ego sektoral dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan ketegangan antar daerah. Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Saan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (2/10/2025).
“Jadi tidak boleh ada ego apalagi apa lintas daerah gitu jadi benih-benih seperti itu,”sambungnya.
DPR juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menengahi persoalan ini dan memastikan tidak ada kebijakan daerah yang berpotensi memecah belah.
“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” katanya.
Ia juga mengingatkan, menjaga keutuhan bangsa merupakan prinsip dasar dalam bernegara. Maka dari itu, segala bentuk tindakan yang bisa memicu friksi antardaerah perlu dihentikan sedini mungkin.
“NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tuturnya.
Sebelumnya, video yang memperlihatkan Bobby Nasution menghentikan truk berpelat Aceh viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Bobby meminta sopir truk menyampaikan kepada pemilik kendaraan agar mengganti pelat BL menjadi BK (kode registrasi Sumut).
Menurut Bobby, kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut seharusnya menggunakan pelat lokal dengan tujuan untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut menantu Presiden Joko Widodo itu, tidak ada “razia” khusus terhadap kendaraan pelat luar Sumut.
“Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili,” kata Bobby, Senin (29/9), usai Rapat Paripurna di DPRD Sumut sebagaimana disitat dari laman resmi Diskominfo Pemprov Sumut, Selasa (30/9/2025).
Bobby pun kembali menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan razia, melainkan sosialisasi aturan baru yang akan diberlakukan mulai Januari 2026.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di provinsi lain seperti Riau, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
“Jadi ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama,” ujarnya
Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut, dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun per tahun. Bobby menyebut bahwa pelat luar daerah yang digunakan oleh perusahaan di Sumut menyebabkan potensi kebocoran pendapatan.
Namun, DPR menilai bahwa pendekatan yang dilakukan harus lebih komunikatif dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap wilayah lain.
Reaksi dari Aceh
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta masyarakat Aceh tetap tenang dan tidak terpancing emosi.
Meskipun awalnya terkesan santai, Mualem mengeluarkan pernyataan bernada ultimatum yang tajam, mengisyaratkan bahwa kesabaran Aceh ada batasnya.
Ia juga mengingatkan agar jajarannya waspada jika kebijakan tersebut berlanjut dan merugikan rakyat Aceh secara langsung.
“Kita harus was-was juga, kalau sudah dijual kita beli. Kalau sudah gatal kita garuk,” tegas Mualem dengan nada tinggi saat Rapat Paripurna di DPR Aceh.
Pernyataan ini menjadi puncak kegeraman Mualem setelah sebelumnya ia menganggap kebijakan Pemprov Sumut sebagai tindakan yang aneh dan hanya akan merugikan Bobby Nasution sendiri.
“Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu (kebijakan razia pelat Aceh di Sumut), kita anggap kicauan burung yang merugikan dia (Gubernur Sumut) sendiri,” ujar Mualem.
Meski demikian, ia menegaskan tidak akan tinggal diam jika kebijakan tersebut terus berlanjut dan merugikan masyarakat Aceh secara luas. Mualem menilai, langkah Pemprov Sumut berpotensi merusak harmonisasi yang telah lama terjalin antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan dan memicu berbagai spekulasi mengenai hubungan kedua provinsi bertetangga tersebut.
