PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar komoditas tambang. Keputusan tersebut diambil setelah keduanya menggelar pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Penundaan dilakukan untuk memberi ruang evaluasi dan menyerap aspirasi pelaku usaha pertambangan yang sebelumnya menyampaikan keberatan atas rencana penyesuaian tarif tersebut.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak mengganggu iklim investasi dan keberlangsungan industri tambang nasional.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan keputusan penundaan diambil setelah kedua kementerian sepakat melakukan pengkajian ulang terhadap skema royalti dan bea keluar mineral.
“Kedua Menteri tadi rapat, sepakat untuk penundaan Royalti dan bea keluar mineral, untuk mendengarkan aspirasi, masih di-exercise terlebih dahulu. Sehingga ini nantinya akan positif bagi semua orang. Untuk penerimaan negara bagus, untuk iklim berusaha juga bagus,” ujar Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (13/5/2026).
Anggia mengatakan saat ini pemerintah tengah mencari cara untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor lainnya .
“Jadi pemerintahan ini lagi mencari memaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor-sektor lain juga,” ujarnya.
Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.
Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.
“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.
Disisi lain, Bahlil mengatakan bahwa dirinya bersama Purbaya berupaya untuk saling berkolaborasi dalam mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi.
“Saya bersama Pak Menteri Keuangan, kali ini akan pembahasan sinkronisasi program. Di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan PNBP, tapi juga adalah bagaimana bisa mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujarnya.
Bahlil pun berujar, pihaknya berada satu gerbong dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara.
“Satu hal bahwa saya bersama Pak Menteri Keuangan ini satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali terhadap potensi pendapatan negara di sektor ESDM,” ungkap dia.
Menimpali pernyataan tersebut, Purbaya mendukung penuh upaya Bahlil dan Kementerian ESDM dalam menggenjot pendapatan negara.
“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM untuk meningkatkan pendapatan, akan saya dukung, karena saya untung,” kata Purbaya sembari tertawa kecil.
Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.
Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.
“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.
Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.
