PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan penanganan intensif pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026). Seiring bertambahnya data lapangan, jumlah warga terdampak dan kerusakan bangunan terus meningkat, sementara aktivitas gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.
BNPB melaporkan bahwa hingga Kamis (18/6/2026), jumlah warga terdampak mencapai 6.458 jiwa yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, yakni Kota Palu, Donggala, Poso, Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi yang menjadi wilayah dengan dampak terparah.
“Pendataan yang telah dihimpun hingga saat ini mencatat sedikitnya 2.012 kepala keluarga atau 6.458 jiwa terdampak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari atau yang akrab disapa Aam dalam Siaran Pers BNPB pada Kamis (18/6/2026).
“Dari jumlah tersebut, 1.991 kepala keluarga atau 6.418 jiwa berada di Kabupaten Sigi, sedangkan 21 kepala keluarga atau 40 jiwa berada di Kabupaten Parigi Moutong,” imbuhnya.
BNPB mencatat korban meninggal dunia satu orang di Kabupaten Sigi, sementara korban luka-luka terdata sebanyak 79 orang dengan rincian 15 orang mengalami luka berat dan 64 warga menderita luka ringan.
Dampak kerusakan infrastruktur fisik juga meluas, melanda 1.456 rumah rusak ringan, 112 rumah rusak sedang, 47 rumah rusak berat.
Selain permukiman, gempa juga merusak sejumlah fasilitas umum, di antaranya 35 fasilitas ibadah, 10 fasilitas pendidikan, 11 gedung perkantoran, dua jembatan, lima UMKM, empat hotel, satu villa, satu gedung pertemuan, dan satu rumah adat. Kerusakan terbanyak berada di Kabupaten Sigi.
Di Kota Palu, tercatat kerusakan pada satu fasilitas ibadah, tiga gedung perkantoran, satu jembatan yang mengalami keretakan, satu tempat usaha, empat hotel, dan satu villa. Sementara di Kabupaten Poso, gempa juga menyebabkan ruas jalan provinsi Palu–Sigi–Poso mengalami amblas di sejumlah titik.
Hingga kini, masih terdapat kendala di lapangan, terutama di Kabupaten Poso yang akses menuju Kecamatan Lore Utara belum dapat dijangkau akibat terputusnya jaringan komunikasi serta keterbatasan personel dan transportasi. Kondisi ini menghambat proses asesmen lanjutan.
Di Kota Palu, Jembatan Palu III masih ditutup sementara karena ditemukan keretakan pada struktur jembatan dan sedang dalam kajian teknis. Sementara itu, tenda darurat telah didirikan di area rumah sakit, dan pasien yang sempat dievakuasi mulai kembali ke ruang perawatan.
Upaya penanganan darurat terus dilakukan, mulai dari asesmen cepat, pendirian posko, distribusi logistik, layanan kesehatan darurat, hingga verifikasi data korban dan kerusakan. Kebutuhan mendesak di lapangan saat ini meliputi logistik bencana, terpal, dan tambahan tenda darurat, terutama untuk fasilitas kesehatan.
13 Gempa Susulan Masih Terjadi
Berdasarkan data pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat setidaknya sampai dengan Rabu (17/6/2026) siang telah terjadi 13 kali gempa susulan (aftershock) dengan kekuatan berkisar 4,0 – 4,2 magnitudo. BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah Sulawesi Tengah.
Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan kuat dirasakan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Sigi, Kota Palu, Parigi Moutong, dan Poso sehingga menyebabkan kerusakan bangunan cukup luas. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menghindari bangunan retak sampai dinyatakan aman oleh petugas.
Aam mengatakan pemerintah daerah bersama BNPB telah menetapkan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak. Penetapan status tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 300.2.1/199/BPBD-6-ST/2026 yang berlaku selama tujuh hari terhitung sejak 17 hingga 23 Juni 2026.
Selain itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi saat ini juga tengah menyiapkan penetapan status darurat selama 14 hari sebagaimana yang dilakukan pemerintah provinsi.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.
Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.
