PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kebijakan tarif integrasi transportasi umum maksimal Rp10.000 di Jakarta masih tetap berlaku. Kebijakan tersebut dirancang untuk memudahkan perjalanan komuter pada jam sibuk pagi melalui jendela waktu tiga jam, sehingga pengguna dapat mengombinasikan moda trasportasi umum yang tersedia secara lebih efisien dengan biaya yang lebih hemat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Dedy Cahyadi, menjelaskan bahwa tarif integrasi tersebut merupakan bagian dari sistem yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
Menurut Dedy, kebijakan tersebut hingga kini masih berjalan dan belum mengalami perubahan.
“Itu sudah jalan, dan sampai sekarang juga tetap dilaksanakan,” kata Dedy, dikutip Minggu, 28 Juni 2026.
Melalui skema tersebut, layanan Mikrotrans, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta terintegrasi dalam satu sistem sehingga penumpang dapat berpindah antarmoda dengan tarif maksimal Rp 10.000 yang berlaku selama tiga jam pada jam sibuk pagi.
“Artinya begini, apabila ada seseorang yang ingin berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu tiga jam, mereka bisa menggunakan berbagai macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans dan itu dihitung hanya Rp10.000,” kata dia.
Melalui kebijakan itu, penumpang dapat berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa harus membayar tarif penuh setiap kali berganti layanan selama batas waktu masih berlaku.
Ia menilai skema integrasi tarif mampu mengurangi biaya perjalanan masyarakat dibandingkan menggunakan setiap moda transportasi secara terpisah.
“Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya. Coba bandingkan LRT Jakarta dari Bogor ke Bekasi, ke Jakarta aja sudah Rp20.000 kan ya? Tapi dengan moda integrasi dalam periode waktu tertentu itu lebih murah,” tuturnya.
Adapun pembayaran dilakukan dengan kartu uang elektronik yang terhubung ke sistem JakLingko. Perpindahan antarmoda dikenali melalui mekanisme tap in dan tap out, sehingga total biaya perjalanan terakumulasi sesuai ketentuan integrasi.
Selama seluruh perpindahan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, total biaya mengikuti batas maksimal.
“Tiga jam, biasanya pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau mau merasakan, sekarang menggunakan kartu uang elektronik apa saja atau e-money, berangkat jam 6, misalnya dari Bekasi naik LRT Jabodebek, lalu turun di Dukuh Atas dan berpindah ke Transjakarta. Selama perpindahan moda itu dilakukan dalam waktu tiga jam, tarif maksimalnya hanya Rp 10.000. Seperti itu, sudah berlaku,” katanya.
Dedy menjelaskan kebijakan integrasi tarif tersebut telah diterapkan sejak 2022 dan hingga kini tetap berjalan sebagai upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di Jakarta.
“Dan diharapkannya nanti masyarakat itu bisa menggunakan public transport atau angkutan umum dari wilayah rumahnya ke tempat bekerja di wilayah DKI Jakarta,” pungkasnya.
