PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10. Jika kebijakan tersebut diterapkan, kelompok masyarakat tersebut berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Rencana tersebut mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut membahas implementasi pembatasan BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Purbaya mengatakan Indikator pembatasan, akan berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut belum akan diterapkan saat ini.
“Jadi tadi kita ngebahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartir 9-10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin,” kata Purbaya kepada wartawan sesuai pertemuan.
Menurut Purbaya, pemerintah juga telah melihat kesiapan sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) yang nantinya dapat digunakan untuk menjalankan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” ujar Purbaya.
Ketika ditanya apakah kebijakan akan diterapkan mulai Januari, ia mengatakan pemerintah masih mempersiapkan mekanismenya bersama Kementerian ESDM.
“Belum tahu, tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi,” kata Purbaya.
Senada dengan Menkeu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembatasan dilakukan karena subsidi BBM selama ini masih dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Bahlil menyoroti masyarakat kelompok ekonomi atas yang masih mendapatkan subsidi Pertalite.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil.
Bahlil juga menyebut pembatasan nantinya akan mempertimbangkan jenis kendaraan. Ia mencontohkan kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” sebutnya.
Bahlil secara khusus menegaskan kepastian bagi para pengguna kendaraan roda dua. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian Pertalite ini tidak akan menyasar sepeda motor, sehingga masyarakat pengguna motor tetap bisa mengakses BBM subsidi seperti biasa.
“Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok,” tegas Bahlil.
Pemerintah ingin anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” tambahnya.
Di tengah penyusunan skema pembatasan Pertalite, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Bahlil, dirinya dan Menteri Keuangan telah memiliki komitmen untuk menjaga harga BBM bersubsidi di tengah pergerakan harga minyak dunia yang masih fluktuatif.
“Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami berdua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” kata Bahlil.
Sementara untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan harga dapat disesuaikan mengikuti perkembangan harga minyak dunia.
“Ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” pungkasnya.
