Petisi Brawijaya Media – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang sebelumnya dipegang oleh Anggito Abimanyu tidak akan segera diisi kembali. Setelah Anggito resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di Istana Negara Jakarta, Rabu, (8/10/2025).
Adapun Anggito Abimanyu, yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkeu, kini resmi menjabat sebagai Ketua LPS periode 2025–2030. Ia menggantikan Purbaya yang sebelumnya memegang posisi tersebut sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan.
Purbaya menyatakan akan langsung mengambil alih tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Anggito, khususnya di bidang pajak dan bea cukai.
“Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai. Ada yang nanya saya soal pengganti Anggito, saya bilang saya aja. Daripada saya pusing jadi two-step, mendingan langsung aja,” ujar Purbaya, saat menghadiri pelantikan pejabat di Istana Kepresidenan, kemarin, Rabu (8/10/2025).
Seperti diketahui, Purbaya sebenarnya memiliki tiga wakil menteri. Namun, dirinya kini hanya didampingi oleh dua wakil menteri, yaitu Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.
Ia menyebut bahwa dua wamen sudah cukup untuk mendukung kinerja kementerian, dan menyindir bahwa keputusan ini juga “irit gaji.”
“Kelihatannya akan seperti ini terus. Dua wamen cukup. Irit gaji juga,” kata Purbaya sambil berkelakar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk efisiensi birokrasi dan penyederhanaan alur kerja di lingkungan Kemenkeu.
Purbaya menyebut bahwa dengan memegang langsung kendali atas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ia bisa memastikan reformasi berjalan lebih cepat dan terarah.
Lebih lanjut Purbaya menegaskan bahwa jabatan Ketua LPS tidak bisa dirangkap dengan posisi Wamenkeu karena LPS adalah lembaga besar sehingga pemimpinnya tidak boleh rangkap jabatan.
“Dia sudah tidak Wamen lagi, dia Ketua LPS sekarang. LPS kan gede, jadi jangan dirangkap,” tambah Purbaya.
Sejak menjabat sebagai Menkeu, Purbaya telah menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia bahkan menyebut dua institusi tersebut sebagai titik rawan korupsi yang harus segera dibersihkan.
“Saya ingin pastikan penerimaan negara dari pajak dan bea cukai benar-benar optimal dan bebas dari praktik-praktik menyimpang,” tegasnya.
Purbaya juga telah memulai langkah-langkah konkret, seperti inspeksi mendadak ke pelabuhan dan pabrik rokok, serta pemusnahan barang ilegal hasil penindakan Bea Cukai.
