Petisi Brawijaya Media – Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Pemerintah menegaskan bahwa saat ini tengah mengkaji berbagai skema pembiayaan alternatif agar proyek strategis nasional tersebut tidak membebani keuangan negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran menteri terkait untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak melibatkan APBN. Hal ini disampaikan Prasetyo seusai menghadiri rapat internal di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025).
“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut.
“Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat, Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ungkapnya
Ia menambahkan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran publik terkait potensi pembengkakan utang dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
Namun, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya.
“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.
“Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), dibebankan pada APBN.
Sebagai catatan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang mulai beroperasi resmi pada 2 Oktober 2023 digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hasil kerja sama antara BUMN Indonesia dan mitra dari Tiongkok.
Meski telah beroperasi, proyek ini menghadapi tantangan pembiayaan akibat pembengkakan biaya konstruksi dan operasional. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS.
Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.
Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Lebih lanjut Purbaya menegaskan bahwa utang proyek tersebut bukan tanggung jawab APBN karena dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, yang memiliki dividen tahunan mencapai Rp80 triliun.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan harus bersumber dari lembaga investasi, bukan kas negara.
“KCIC di bawah Danantara, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business.
Artinya tidak ada utang pemerintah.
“Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” tegas Suminto.
