PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mencatat realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp132 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut setara dengan 17,9 persen dari total investasi asing nasional dan memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu tujuan utama investor global di Indonesia.
Sementara itu, realisasi investasi gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III/2026, setara dengan 17,2% dari total investasi nasional.
Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di atas DKI Jakarta yang mencatatkan investasi Rp75,7 triliun pada periode yang sama.
Meski mencatatkan nilai investasi yang besar, Pemprov Jabar berharap arus modal asing tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa dipanggil dengan KDM menegaskan bahwa, pemerintah daerah perlu memastikan berbagai faktor pendukung investasi berjalan dengan baik. Mulai dari percepatan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Menurut Dedi, masuknya investasi harus diikuti dengan kemampuan daerah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional dan memperluas usahanya.
“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” ujar KDM di Bandung, Selasa (20/10/2026).
Menurut KDM, kesiapan infrastruktur dan kemudahan perizinan menjadi faktor penting untuk menarik investasi. Konektivitas jalan tol, listrik, telekomunikasi, jaringan gas, dan air bersih perlu dipastikan agar kegiatan usaha berjalan optimal.
“Investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi,” katanya.
Sejumlah kawasan industri di Jawa Barat, seperti Bekasi dan Karawang, serta kawasan Rebana yang mencakup Subang dan sekitarnya menjadi penopang kegiatan industri di provinsi tersebut.
Kawasan-kawasan itu menampung aktivitas manufaktur dan industri berorientasi ekspor yang membutuhkan infrastruktur memadai serta kepastian dalam menjalankan usaha.
Selain infrastruktur, KDM menekankan pentingnya proses perizinan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Menurutnya, kepastian perizinan dan dukungan infrastruktur yang memadai diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
“Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik,” ujar KDM.
Di balik capaian investasi asing tersebut, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah.
KDM menegaskan bahwa investasi perlu dinilai berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan, bukan hanya besarnya modal yang masuk.
Ia mencontohkan bahwa investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan perputaran ekonomi, dan memperluas penerimaan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kalau kita berinvestasi Rp500 miliar, tetapi menyerap 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat,” ujar KDM.
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat menurutnya terus memastikan investasi tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri, dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi di berbagai daerah.
