PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp44,98 triliun hingga akhir triwulan III atau 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 62,95 persen dari target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp71,45 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp74,29 triliun. Capaian tersebut dipaparkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Pramono menegaskan, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi ukuran utama dalam penggunaan uang daerah.
“APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga,” ujar Pramono.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, sedangkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun atau meningkat 1,59 persen secara tahunan.
Dari sisi pendapatan daerah yang telah terealisasi hingga September masih perlu dikejar untuk mencapai target akhir tahun, sementara pelaksanaan belanja membutuhkan percepatan agar berbagai program pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana.
Pramono menyampaikan kepada jajarannya agar menyelesaikan berbagai kegiatan agar tak menumpuk di penghujung tahun.
“Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik,” tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Dalam sektor pendidikan, realisasi anggaran program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan hingga triwulan III mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun. Sementara itu, program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi sebesar Rp4,28 triliun dari anggaran Rp7,93 triliun.
Pada bidang perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program tersebut antara lain mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.
Adapun realisasi program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun. Dana tersebut mendukung pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Peningkatan layanan transportasi tercermin dari jumlah penumpang ketiga moda yang mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama 2025. Dari jumlah itu, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Cakupan layanan angkutan umum Jakarta tercatat mencapai 93 persen. Penguatan konektivitas terus dilakukan melalui pengembangan transportasi massal.
Peningkatan konektivitas transportasi ini juga didukung oleh pengoperasian layanan LRT rute Kelapa Gading hingga Manggarai yang diresmikan pada September 2026 dan telah melayani 11.361 penumpang harian.
“Mudah-mudahan kepercayaan publik kepada kita, dan itu juga tercermin bahwa Jakarta sekarang ini transportasi publiknya nomor 15 dunia. Nomor 2 ASEAN, yaitu setelah Singapura, dan nomor 7 Asia,” lanjutnya.
Pramono juga berkomitmen untuk memperluas layanan Transjabodetabek sehingga mempermudah mobilitas masyarakat.
Pemprov DKI turut merencanakan perluasan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.
Di tengah pelaksanaan program pembangunan, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026.
Pengendalian inflasi Jakarta per September 2026 tercatat sebesar 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi regional dinilai positif dengan indeks keyakinan konsumen di level 150 per Agustus tahun 2026.
Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 tercatat 5,79 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 66,05 persen atau meningkat 0,57 poin persentase.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Bursa kerja juga melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.
