PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengisyaratkan adanya kemungkinan penyesuaian tarif layanan bus Transjakarta dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan masyarakat terkait kenaikan tarif, dengan kisaran yang dipertimbangkan berada antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000.
Namun Pramono menyatakan bahwa keputusan ini tidak akan diambil secara tergesa-gesa. Menurutnya Pemprov DKI akan memutuskan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberlanjutan operasional Transjakarta.
“Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara Rp 5.000 sampai Rp 7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan operasional Transjakarta di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Pramono, Pemprov Jakarta tidak bisa terus menerus memberikan subsidi. Apalagi, pemerintah pusat bakal memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Terlebih kondisi ini kian terasa berat mengingat Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 15 triliun.
“Terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata dia.
Saat ini, tarif Transjakarta masih berada di angka Rp 3.500 per penumpang, sementara nilai keekonomian sebenarnya mencapai sekitar Rp 13.000. Artinya, Pemprov DKI menanggung subsidi lebih dari Rp 9.000 per penumpang.
Kondisi ini dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama dengan keterbatasan anggaran daerah.
“Subsidi yang kita berikan cukup besar. Maka dari itu, kita perlu mencari titik tengah antara keberlanjutan layanan dan kemampuan masyarakat,” tambah Pramono.
Kendati akan ada penyesuaian tarif, Pramono menegaskan kebijakan ini tidak akan membebani 15 golongan masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, pelajar, hingga lanjut usia (lansia).
Pramono memastikan 15 golongan masyarakat tersebut tetap mendapatkan fasilitas Transjakarta secara gratis.
“Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” ucap Pramono.
Pramono memastikan bahwa proses pemgambilan keputusan akhir mengenai tarif baru akan mempertimbangkan aspirasi publik yang masuk ke Pemprov DKI dan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga Jakarta pasca-pandemi.
