PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh atas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi.
“Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Prabowo meminta agar polemik seputar utang Whoosh tidak semata-mata dihitung dari sisi untung dan rugi. Proyek transportasi publik seperti Whoosh harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat luas.
Menurutnya, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. Sebab, terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya.
“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” ujar Prabowo
“Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir, rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap Prabowo menambahkan.
Sebagai informasi, Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.
Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.
