PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang sempat tersinggung dengan pernyataannya terkait lambatnya realisasi belanja anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa kritik tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia pun menegaskan tidak ingin dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain. Purbaya mengeklaim hanya mendorong mereka memanfaatkan anggaran yang ada.
“Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, ‘program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’. Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong,” jelasnya.
“Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu,” sambung Purbaya.
Tidak hanya di kementerian, Purbaya turut melihat ada dana mengendap di daerah.
“Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Purbaya menyoroti fakta bahwa hingga kuartal IV 2025, masih terdapat dana daerah senilai Rp234 triliun yang mengendap di perbankan.
Ia mengkritik praktik pencarian bunga deposito oleh sejumlah pemerintah daerah, yang menurutnya tidak sejalan dengan semangat belanja untuk mendorong ekonomi lokal.
Dalam beberapa bulan terakhir, Purbaya aktif melakukan safari anggaran ke berbagai kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya dinilai rendah.
Ia mengaku sempat dianggap mengintervensi kebijakan internal kementerian lain, namun menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi sinkronisasi kebijakan fiskal nasional.
“Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Purbaya menekankan bahwa belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta agar seluruh pihak memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan secara optimal dan tepat sasaran.
Pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) secara penuh dan tepat waktu, dengan realisasi mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2% dari pagu.
Purbaya juga mengkritik praktik penempatan kas daerah di bank-bank besar di Jakarta karena dinilai menghambat perputaran uang di ekonomi lokal.
“Dana publik tidak boleh dijadikan sarana mencari bunga deposito, melainkan harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Lebih lanjut Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat saat ini belum berencana melakukan ekspansi fiskal.
“Nggak ada ekspansi fiskal untuk tahun ini. Tahun depan juga masih terbatas. Saya tidak berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit terhadap PDB di atas 3%,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan tetap menjaga kebijakan fiskal yang prudent (hati-hati), sekaligus memastikan penyerapan anggaran di tingkat pusat maupun daerah berjalan optimal.
