PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (17/11/2025), menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026. Aksi ini menyebabkan penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan arah Patung Kuda dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Adapun para buruh membawa dua tuntutan yang ditulis dalam spanduk besar. Berikut ini tuntutan mereka:
1. Tetapkan upah Jakarta tahun 2025 senilai Rp 6 juta.
2. Struktur upah ditentukan berdasarkan pendidikan, kompetensi, dan kinerja.
Koordinator aksi menyebut bahwa tuntutan Rp6 juta sudah melalui kajian berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan dasar pekerja di ibu kota.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta, Syaripudin, menyebutkan Pemprov DKI belum bisa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026.
Dia mengatakan Pemprov DKI masih menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).
“Pemprov DKI sangat menghargai aspirasi pekerja. Namun, sampai tanggal 17 ini, Permenaker sebagai pedoman penetapan UMP belum diterbitkan. Semua pemda di Indonesia juga menunggu itu,” kata Syaripudin di Balai Kota Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia memastikan proses di Dewan Pengupahan tetap berjalan sesuai jadwal dan mempertimbangkan dinamika nasional.
Dia mengatakan Permenaker merupakan dasar bagi Dewan Pengupahan menyusun rekomendasi kepada Gubernur. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, akademisi, pakar, serta pemerintah.
“Dewan Pengupahan itu punya jadwal untuk melakukan diskusi dan juga melihat situasi yang berkembang saat ini. Karena ini enggak hanya di Jakarta, ya. Saya pikir di seluruh Indonesia sama. Itu tetap kita jadikan bahan masukan terhadap kajian dan hal-hal lainnya,” ujar Syarifudin.
Meski begitu, Pemprov DKI tetap membuka ruang komunikasi. Syarifudin memastikan perwakilan buruh yang melakukan aksi depan Balai Kota DKI Jakarta telah diterima sejumlah pejabat terkait.
“Iya, kami sudah menerima mereka. Kepala Badan Kesbang, Kadisnakertrans, Kasatpol PP itu sudah membuka pintu dan menerima mereka,” katanya.
Ia menambahkan seluruh tuntutan buruh juga telah dicatat secara resmi.
“Ada proposal yang disampaikan, sudah kami terima,” tutur Syarifudin.
Ia berharap proses komunikasi dapat terus berlangsung sembari menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP tahun mendatang.
Syaripudin menegaskan bahwa aspirasi buruh akan menjadi bagian penting dalam proses penetapan, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha.
Dengan dinamika yang berkembang, ia meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas sambil menunggu proses pembahasan UMP dan upah minimum sektoral di Dewan Pengupahan.
“Harapannya ini bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkasnya
Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5.396.762, dan penetapan UMP 2026 dijadwalkan diumumkan paling lambat pada 21 November 2025, sesuai dengan ketentuan nasional.
