PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, muncul kabar mengejutkan, layanan internet satelit Starlink yang seharusnya gratis bagi korban bencana justru dipungut biaya hingga Rp20 ribu per jam oleh oknum tak bertanggung jawab.
Sebagai informasi, Starlink, layanan internet satelit milik Elon Musk melalui perusahaannya SpaceX, mengumumkan program bantuan kemanusiaan berupa akses internet gratis bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Program ini berlaku hingga akhir Desember 2025 dan ditujukan untuk memastikan warga tetap terhubung dengan informasi penting, layanan darurat, dan keluarga mereka.
“Untuk warga yang terkena dampak banjir besar di Indonesia, Starlink memberikan layanan tanpa biaya bagi pelanggan baru maupun lama sampai Desember berakhir,” tulis Starlink dalam pernyataan resminya di platform X (dulu Twitter), pada Sabtu (29/11).
Starlink menyatakan bahwa layanan ini berlaku untuk pelanggan baru maupun lama, dan kredit layanan akan otomatis diterapkan tanpa perlu tindakan tambahan dari pengguna.
Bagi pengguna baru, aktivasi dapat dilakukan dengan membuat tiket dukungan dan menuliskan kode “Indonesia Flood Support”.
Selain itu, Starlink juga mengonfirmasi bahwa mereka tengah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merelokasi terminal-terminal layanan, agar konektivitas di wilayah terdampak dapat pulih secepat mungkin.
Dugaan Pungli: Rp20 Ribu per Jam
Namun, niat baik ini tercoreng oleh laporan dari warga di Aceh dan Sumatera Barat yang mengaku diminta membayar Rp20 ribu per jam untuk menggunakan jaringan Starlink yang seharusnya gratis.
Isu tersebut mencuat karena konektivitas di banyak lokasi benar-benar terputus, sehingga layanan internet darurat sangat dibutuhkan warga untuk berkomunikasi.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan viral di media sosial oleh akun @narraes*** pada 1 Desember 2025, yang menunjukkan adanya praktik pungutan liar di lokasi pengungsian.
Ia membagikan keluhan dari temannya yang berdomisili di Langsa, Aceh.
“Teman saya di Langsa bilang, jaringan Starlink untuk korban banjir yang harusnya gratis malah disewakan 20 ribu per jam. Apa yang harus dilakukan? @elonmusk,” tulisnya.
Unggahan itu disertai tangkapan layar percakapan WhatsApp. Dalam chat tersebut, keluarga korban bencana yang ingin memberi kabar kepada sanak saudara diminta membayar sebelum diberi password hotspot.
Kesaksian Netizen Lain: Ada yang Ditarik Rp 5 Ribu Hanya untuk 5 Menit
Isu ini tak berhenti pada satu laporan saja. Beberapa netizen lain ikut mengonfirmasi pengalaman serupa.
Seorang pengguna X @yinyuujun menyebut ada warga yang dimintai bayaran bahkan untuk penggunaan singkat.
“Benar. Ada yang ditarik 5 ribu untuk 5 menit. Sudah saya bilangin itu gratis, tapi tetap saja ada oknum yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.
Namun polemik tidak berhenti di situ. Isu semakin melebar setelah beredar cerita tentang dua pria yang meminta biaya Rp 20 ribu per orang kepada warga yang melintasi jembatan dari arah Bener Meriah menuju Bireuen menambah kesan bahwa situasi darurat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Belakangan juga muncul tangkapan layar lain yang mengklaim bahwa Starlink berbayar di Langsa karena perangkat yang dipakai adalah milik pemerintah daerah, bukan unit bantuan dari perusahaan Elon Musk.
Beberapa warga menyebutkan bahwa mereka diarahkan ke titik akses Starlink oleh oknum yang kemudian meminta bayaran tunai sebelum memberikan akses internet. Padahal, perangkat Starlink tersebut didistribusikan oleh BNPB, TNI, dan Polri sebagai bagian dari bantuan resmi pemerintah.
Pemerintah Diminta Bertindak
Praktik pungli ini menuai kecaman luas dari masyarakat lantaran bantuan kemanusiaan yang seharusnya membantu para korban justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Banyak pihak mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait segera turun tangan untuk memastikan layanan gratis Starlink benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan menindak tegas pelaku pungutan liar yang memanfaatkan situasi darurat demi keuntungan pribadi.
