PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah nasional terbaru berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” pada Minggu, 14 Desember 2025, di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta. Buku ini menjadi bagian dari proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang melibatkan 123 sejarah dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah.
Acara ini dihadiri oleh para sejarawan, sejarawan, perwakilan perguruan tinggi, komunitas pemerhati sejarah, serta Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Soft launching buku ini sengaja dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Sejarah yang baru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 206/M/2025. Tanggal 14 Desember dipilih karena Merujuk pada pelaksanaan Seminar Sejarah Indonesia pertama pada 14–18 Desember 1957 di Yogyakarta, sebuah tonggak penting dalam historiografi Indonesia.
Sorotan Utama: Revisi Narasi Penjajahan 350 Tahun
Salah satu poin kontroversial dalam buku ini adalah penolakan terhadap narasi bahwa Indonesia berada dijajah selama 350 tahun. Dalam Berbagainya, Fadli Zon menyatakan bahwa narasi tersebut terlalu akrab dan tidak mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia yang beragam secara geografis dan temporal.
“Selama ini kita diwarisi oleh suatu pemikiran yang kala itu mungkin konteksnya dapet–karena untuk memupuk kesadaran nasional kita– bahwa kita ini dijajah 350 tahun. Saya kira ini perlu direvisi dan saya kira ini juga termasuk yang kita revisi, kalau tidak salah, dari para berkenalan,” kata Fadli Zon di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, disiarkan di kanal YouTube Kemenbud.
Ia menekankan bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia mengalami penjajahan secara serentak dan terus menerus selama tiga setengah abad. Menurut Fadli, narasi 350 tahun penjajahan adalah warisan kolonial yang perlu dikaji secara ulang kritis.
“Kita harus membedakan antara pendudukan militer, pengaruh ekonomi, dan dominasi politik. Tidak semua wilayah Nusantara mengalami penjajahan dalam waktu yang sama,” ujarnya.
Isi dan Struktur Buku
Buku ini terdiri dari 10 jilid utama dan 1 jilid tambahan berisi fakta aneka dan indeks, dengan total 7.958 halaman. Isinya mencakup periode sejarah dari prasejarah, era kerajaan Nusantara, masa kolonial, pergerakan nasional, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi dan konsolidasi demokrasi hingga tahun 2024.
Menurut Fadli, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan sejarah, melainkan salah satu acuan di negara demokrasi.
Ia menyadari penulisan sejarah bersifat dinamis dan terbuka terhadap diskursus.
“Kalau sejarah kita ditulis lengkap, mungkin harus seratus jilid. Buku ini adalah highlight perjalanan bangsa,” katanya.
Ia menyampaikan, penulisan sejarah nasional merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
Fadli Zon mengatakan, kehadiran kembali Direktorat Sejarah menjadi penting dalam penulisan sejarah nasional.
Direktorat tersebut dihidupkan kembali setelah sebelumnya tidak aktif, seiring berdirinya Kementerian Kebudayaan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran buku ini juga menjadi bagian dari peringatan menuju 80 tahun Indonesia merdeka, sekaligus upaya menghadirkan pembacaan sejarah dari sudut pandang Indonesia, yang terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat seiring berkembangnya kajian sejarah nasional.
“Buku sejarah ini diharapkan menjadi sarana merawat memori kolektif bangsa, memperkuat identitas, dan memahami Indonesia sebagai bagian dari arus global sejak masa lampau,” katanya.
Pro-Kontra dan Tanggapan Publik
Peluncuran buku ini tidak lepas dari kontroversi. Sejak awal proyek penulisan ulang sejarah ini diumumkan pada Januari 2025, sejumlah kalangan akademisi dan memahami motif masyarakat serta metodologi yang digunakan. Fadli Zon menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Ia juga menegaskan bahwa buku ini bukanlah “sejarah tandingan”, melainkan upaya memperkaya perspektif sejarah nasional.
Menariknya, Fadli mengakui bahwa dirinya belum sempat membaca seluruh isi buku tersebut karena baru menerima salinan lengkapnya saat peluncuran. Ia berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut sebelum memberikan komentar lebih mendalam.
Disisi lain, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, tekanan komitmen terhadap kualitas akademik.
“Kami memastikan setiap tahap penulisan berjalan sesuai kaidah akademik, mulai dari sinkronisasi metodologi, penyuntingan substansi, diskusi publik, hingga penyelarasan bibliografi. Ini adalah komitmen kami terhadap akurasi, kualitas, dan keterbukaan,” tegas Restu Gunawan.
Proses tersebut diajukan oleh tiga editor umum, yaitu Prof Susanto Zuhdi, Prof Singgih Tri Sulistyono, dan Prof Jajat Burhanuddin.
Secara metodologis, buku ini menempatkan Indonesia sebagai subjek utama sejarah. Narasinya menelusuri akar peradaban bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu melalui dinamika geososio-historis, termasuk temuan manusia purba, persebaran budaya, dan transformasi masyarakat Nusantara melalui interaksi dengan berbagai peradaban dunia.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menegaskan otonomi historis atau otonomi sejarah bangsa Indonesia.
