PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan penolakannya terhadap bantuan asing dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Meski sejumlah negara sahabat telah menawarkan bantuan, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani krisis ini secara mandiri dengan kekuatan nasional yang ada.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin, 15 Desember 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima banyak tawaran bantuan dari para kepala negara. Namun, ia menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa situasi di lapangan masih terkendali dan tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Saya ditelepon banyak kepala negara ingin memberikan bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian mereka, tetapi saya katakan Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.
Penolakan terhadap status bencana nasional juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menunjukkan kemandirian dalam menghadapi bencana. Prabowo menilai bahwa penetapan status tersebut belum diperlukan karena hanya tiga dari 38 provinsi yang terdampak.
Presiden juga membantah tudingan bahwa negara tidak hadir. Ia memaparkan, pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI-Polri dan lebih dari 60 helikopter serta belasan pesawat untuk distribusi bantuan serta merencanakan pembangunan 2.000 rumah tetap bagi korban.
“Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja dengan unsur-unsur yang punya agenda lain. Mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah, dan kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap,” kata Prabowo.
Untuk mempercepat proses tersebut, ia menginstruksikan agar menggunakan lahan milik negara, termasuk milik PTPN atau konsesi hutan, jika diperlukan.
Prabowo menegaskan, pemerintah dan seluruh jajaran akan selalu hadir dan bergerak cepat dalam menanggulangi bencana. Ia memastikan tidak ada ruang bagi kelambanan dalam merespons penderitaan masyarakat.
“Negara harus hadir. Tidak ada yang berleha-leha. Semua bergerak, dari pusat sampai daerah,” tegasnya.
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke 2 Lembaga PBB
Berbeda dengan sikap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa bantuan dari lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan fisik dan sosial masyarakat terdampak.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).
Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.
“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA pada, Senin (15/12/2025).
Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.
Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.
Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh termasuk lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional dengan total relawan mencapai 1.960 orang.
Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.
Respon UNDP dan UNICEF
Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), juga telah merespons surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait permohonan dukungan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Pusat Informasi PBB di Indonesia (United Nations Information Centre/UNIC) menyampaikan bahwa surat Gubernur Aceh telah diterima UNDP dan UNICEF pada Minggu (14/12/2025). Namun, hingga kini bentuk dukungan yang akan diberikan masih dalam tahap peninjauan dan pengkajian lebih lanjut.
UNIC menegaskan bahwa PBB di Indonesia terus memantau situasi bencana dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak. “Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai mandat program yang sedang berjalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta melalui dukungan di tingkat nasional bersama kementerian terkait,” tulis UNIC dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
UNIC juga menyatakan kesiapan PBB untuk memperkuat dukungan melalui kerja sama erat dengan pemerintah, sejalan dengan komitmen mendukung respons darurat yang dipimpin oleh pemerintah nasional dan daerah.
Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada tim penanggulangan bencana nasional dan masyarakat terdampak, sesuai mandatnya dalam pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF Indonesia juga sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Sejak awal terjadinya banjir, tim UNICEF telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang kesejahteraan anak.
“UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” tulis UNIC.
