PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan proyek pengendalian banjir dan rob bertajuk JakTirta dengan nilai anggaran jumbo yakni mencapai Rp2,62 triliun. Proyek ini ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam seremoni di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 24 Desember 2025.
Langkah ini menjadi babak baru dalam gerakan #JagaJakarta dengan semangat “Kelola Air, Lindungi Jakarta”.
Strategi Jangka Menengah Hadapi Banjir dan Rob
JakTirta merupakan bagian dari strategi jangka menengah Pemprov DKI untuk memperkuat ketahanan Ibu Kota terhadap banjir dan rob yang selama ini menjadi permasalahan kronis. Proyek ini akan berlangsung selama periode 2025–2027, meliputi pembangunan serta revitalisasi infrastruktur pengelola udara di berbagai wilayah Jakarta.
Menurut Pramono, nama “JakTirta” berasal dari gabungan kata “Jakarta” dan “Tirta” (udara), yang mencerminkan semangat pengelolaan udara secara sistematis dan berkelanjutan.
“Ini adalah upaya sistematis kami untuk mengelola udara dan memperkuat perlindungan Jakarta dari banjir,” ujar Pramono.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses kontrak kali ini sengaja dipercepat agar eksekusi di lapangan lebih maksimal dan strategi agar penyerapan APBD tidak menumpuk di menit-menit terakhir. Dengan perencanaan lebih awal, proyek infrastruktur yang diharapkan ini berjalan lebih terukur.
“Saya izin kontraknya dilakukan lebih awal, tidak ditumpuk di akhir tahun. Dengan penanganan ini, mudah-mudahan serapan anggarannya menjadi lebih baik lagi bagi Jakarta,” tutur Pramono.
Dia menjelaskan proyek JakTirta meliputi empat fokus utama. Pertama, sistem penguatan polder dan pompa pengendali banjir. Kedua, pembangunan embung dan waduk sebagai tampungan udara.
Ketiga, pembangunan dan penguatan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai perlindungan kawasan pesisir dari banjir rob. Keempat, penanganan sungai dan kali melalui peningkatan kapasitas alur agar mampu menampung debit air bersih lebih banyak saat curah hujan tinggi.
Proyek JakTirta akan menyasar kawasan-kawasan yang secara historis mengalami pengumpulan berulang berdasarkan data periode 2020–2024.
Dalam arahannya, Pramono mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menengah, termasuk normalisasi sungai Ciliwung, Kali Krukut.
Kemudian penguatan tanggul-tanggul yang juga harus diatasi dan dipersiapkan dari sekarang. Termasuk polder-polder dan pembangunan waduk di titik-titik krusial seperti Kebagusan, Pondok Labu, dan Sunter Hulu.
Politikus PDIP juga menegaskan agar pembangunan dilakukan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan, serta mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pembelanjaan lahan yang tidak relevan dengan kebutuhan penanganan banjir.
“Saya juga berpesan kepada Saudara-saudara sekalian, jangan kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Apa itu? Membebaskan lahan, seolah-olah dibuat embung, tetapi tidak diperlukan untuk penanganan banjir secara keseluruhan,” tegas Pramono.
Proyek besar ini melibatkan BUMN dan swasta seperti PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Nindya Karya, hingga PT Adhi Karya.
