PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA– Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 terus menyisakan duka dan tantangan besar bagi upaya pemulihan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa hingga Februari 2026 masih ada 139 orang dinyatakan hilang, sementara korban meninggal dunia mencapai 1.205 jiwa. Selain itu, tercatat 29 desa lenyap akibat terendam banjir maupun longsor dan jumlah pengungsi di tenda yang tersisa 12.994 orang.
Dalam rapat koordinasi bersama Satgas DPR, Tito memikirkan bahwa dari 139 korban hilang, 70 berasal dari Sumatera Barat, 40 dari Sumatera Utara, dan 29 dari Aceh.
Sedangkan korban meninggal terbanyak tercatat di Aceh sebanyak 562 jiwa, disusul Sumatera Utara 376 jiwa, dan Sumatera Barat 267 jiwa.
Jumlah pengungsi yang semula mencapai lebih dari 2 juta orang kini tersisa 12.994 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Aceh Utara sebanyak 12.144 orang.
“Yang meninggal dunia, dalam data kita adalah 1.205 orang, dan yang hilang 139 orang, dan pengungsi juga tadinya 2 juta lebih sekarang menjadi lebih kurang 12.994 orang yang ada di tenda,” ujar Tito dalam rapat pemulihan bencana Sumatera dan Aceh, di DPR, Rabu (18/2/2026).
Tito menegaskan, 29 desa hilang akibat bencana, dengan rincian 21 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan tidak ada desa hilang di Sumatera Barat.
Desa yang hilang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, serta di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Puluhan desa yang hilang ini perlu segera memutuskan apakah akan dibangun kembali atau dihapus dalam administrasi pemerintahan. Karena desa yang hilang berdampak pada proses relokasi dan administrasi pemerintahan desa nantinya,” jelas Tito.
“Kami melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mempercepat relokasi dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi. Desa yang hilang bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut identitas dan administrasi masyarakat,” ujar Tito.
Selain korban jiwa dan pengungsi, bencana ini juga berdampak luas pada infrastruktur publik dan pemukiman. Ribuan rumah rusak ringan hingga berat, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, jembatan, serta jaringan jalan mengalami kerusakan parah, memperlambat akses bantuan dan mobilitas warga.
Sebanyak 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa terdampak langsung oleh hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor tersebut. Pemerintah menilai tantangan terbesar kini adalah pemulihan jangka panjang, termasuk relokasi warga di wilayah rawan dan rekonstruksi fasilitas umum.
Satgas Pascabencana telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dari BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait, serta relawan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
“Pemerintah telah mengerahkan 39.216 personel TNI, Polri 7.465 personel, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan ada kadet-kadet dari sejumlah instansi. Total ada 90.109 personel yang dikerahkan mulai dari awal hingga tanggap darurat,” tuturnya.
Tito menegaskan koordinasi antar lembaga terus dipererat untuk menyalurkan bantuan secara merata dan memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan dana stimulan untuk pembangunan perumahan sementara (huntara), layanan psikososial bagi penyedia layanan, serta perencanaan pemukiman baru yang lebih aman dari ancaman bencana alam di masa mendatang.
