PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas terhadap unggahan seorang alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang belakangan tengah viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen. Dalam video tersebut ia tengah menunjukkan dokumen yang menyatakan anaknya mendapatkan kewarganegaraan Inggris dan menyarankan agar anak-anaknya tidak menjadi Warga Negara Indonesia.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu pun segera viral dan memicu respons keras dari warganet. Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.
Polemik pun berkembang. Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP. Dwi dan suaminya, Arya Iwantoro diketahui adalah penerima beasiswa LPDP.
Dwi tercatat sebagai penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi S2 pada 31 Agustus 2017 dan telah menyelesaikan masa pegabdiannya. Namun, diketahui dari pernyataan LPDP, Arya yang merupakan suami dari Dwi, hingga kini belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi di Belanda.
Diketahui, Arya merupakan peneliti di Inggris yang telah menuntaskan masa studi PhD di Utrecht, Belanda, pada 2022. Arya diketahui belum memenuhi kewajiban pengabdian di Tanah Air sesuai rumus 2 kali masa studi ditambah 1 tahun (2N+1).
Meski pernyataan Dwi yang viral sebenarnya telah disertai klarifikasi dan permintaan maaf dari yang bersangkutan lewat akun media sosialnya, namun respons pemerintahan tetap menegaskan bahwa aturan dan konsekuensi harus ditegakkan dalam program beasiswa negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kekecewaannya dan menegaskan bahwa penerima beasiswa negara seharusnya menunjukkan komitmen terhadap tanah air dan etika yang tinggi.
Ia menegaskan bahwa jika fasilitas negara digunakan oleh pihak yang kemudian “menghina negara sendiri”, konsekuensinya harus ditegakkan secara tegas.
Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan nama DS ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk mencegah yang bersangkutan bekerja di lingkungan pemerintahan.
“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Tidak hanya itu, pemerintah juga menuntut pengembalian dana beasiswa yang telah diterima, termasuk bunganya, sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial.
Menurutnya, pimpinan LPDP sudah berbicara dengan suami Dwi Sasetyaningtyas (DS) mengenai hal tersebut.
“Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP,” kata Purbaya.
Bendahara negara ini mengatakan, pihaknya masih akan menghitung berapa banyak dana yang harus dikembalikan lengkap dengan bunga yang ada.
Purbaya menyesalkan hal yang dilakukan Dwi Sasetyaningtyas (DS) sehingga berkaca dari kasus ini ia akan menegakkan aturan yang ada di LPDP.
Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan para penerima beasiswa LPDP agar tidak menghina negara. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Diharapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, kalau enggak senang ya enggak senang, tapi jangan hina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh,” jelasnya.
