PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp36,6 triliun hingga 21 Februari 2026, atau sekitar 10,9 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk MBG yang sebesar Rp335 triliun. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, pada Senin, 23 Februari 2026.
Program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, telah menunjukkan percepatan serapan anggaran yang signifikan pada awal tahun ini. Hingga 21 Februari, program ini telah menjangkau 60,24 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dijalankan oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026, sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima,” ujar Suahasil saat menjelaskan perkembangan program tersebut, dikutip, Selasa, 24 Februari 2026.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, peningkatan program MBG sangat drastis. Pada awal 2025, program ini hanya menjangkau 549.669 penerima melalui 246 SPPG, dengan realisasi anggaran hanya sekitar Rp45,2 miliar.
Perbandingan ini menggambarkan perluasan skala program yang sangat besar dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
“Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya,” jelas Wamenkeu.
Dampak terhadap Realisasi Belanja Negara
Menurut laporan Kemenkeu, percepatan penyaluran anggaran MBG turut mendorong kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pada Januari 2026 sebesar Rp25,9 triliun atau naik 702,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Utamanya belanja barang yang meningkat ini adalah karena pada Januari 2026 MBG terus berlangsung. Kalau di Januari 2025 realisasi MBG nya hanya sekitar Rp45 miliar, tapi di Januari 2026 realisasi MBG nya Rp19,5 triliun,” ungkapnya.
Selain belanja barang, Kemenkeu juga mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) komponen lainnya, seperti belanja pegawai sebesar Rp19,3 triliun, belanja modal Rp1,2 triliun, dan belanja bansos Rp9,5 triliun.
Kinerja itu mendorong laju pertumbuhan pesat belanja K/L sebesar 128,9 persen dengan nilai realisasi Rp55,8 triliun, setara 3,7 persen dari target APBN.
Sementara belanja non-K/L tercatat sebesar Rp76,1 triliun, sehingga belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3 persen.
Dengan kombinasi realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp95,3 persen, maka belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun per 31 Januari 2026.
Pemerintah memastikan mekanisme pelaksanaan program tersebut akan terus diawasi agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak dan kelompok rentan dapat terealisasi secara efektif tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan di lapangan.
