PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Keuangan menyatakan terus memantau secara ketat potensi risiko dari konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), khususnya usai penutupan Selat Hormuz. Perhatian utama pemerintah adalah dampak geopolitik global yang bisa menjalar ke sektor ekonomi nasional, termasuk rantai pasok energi, pasar keuangan, dan perdagangan internasional.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, konflik tersebut dapat memicu kenaikan sejumlah harga komoditas strategis, terutama minyak mentah, batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel.
Pada gilirannya, kenaikan harga komoditas tersebut akan mendorong tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, serta aktivitas ekonomi secara parsial.
Namun, kenaikan harga komoditas yang terjadi akan membuat dampak konflik di Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tertahan. Hal ini karena Indonesia merupakan eksportir utama batu bara, CPO, dan nikel yang dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga global.
“Dampak terhadap ekspor relatif terbatas karena ekspor ke negara Teluk hanya sekitar 8,7 miliar dollar AS dari total hampir 300 miliar dollar AS. Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai,” ujar Deni, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin, (2/3/2026).
Di sisi lain, dampak kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap harga minyak dan BBM domestik telah dimitigasi melalui kebijakan subsidi.
Kendati enggan menduga seberapa besar dampak lonjakan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Deni menilai, subsidi energi yang diberikan pemerintah akan membuat harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kita tidak mau berspekulasi dulu…semua masih terus dilakukan pemantauan,” tambahnya.
Sebaliknya, APBN justru akan mengalami windfall lantaran mendapat keuntungan dari lonjakan harga komoditas. Karenanya, tekanan dari sisi belanja yang disebabkan oleh kenaikan belanja subsidi energi dapat tersubstitusi dengan kenaikan penerimaan dari perdagangan komoditas.
“Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari sisi komoditas andalan ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat,” tegas Deni.
Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, menegaskan fundamental eksternal Indonesia masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari neraca perdagangan yang mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut.
Neraca perdagangan surplus 950 juta dolar AS pada Januari 2026. Surplus ditopang oleh kinerja ekspor yang mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen (year-on-year/yoy), didorong oleh ekspor nonmigas.
Kinerja ekspor nonmigas didorong sektor industri pengolahan yang tumbuh 8,19 persen (yoy), utamanya minyak kelapa sawit, nikel, besi dan baja, serta komoditas bernilai tambah tinggi seperti otomotif dan elektronik.
Sementara itu, impor tercatat sebesar 21,20 miliar dolar AS atau tumbuh 18,21 persen (yoy), didominasi kenaikan bahan baku dan barang modal, sejalan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi domestik.
“APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB,” ujar Febrio.
Pemerintah, lanjut dia, menyiapkan langkah mitigasi risiko melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor bernilai tambah, serta diversifikasi mitra dagang melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.
Di sisi lain, kinerja manufaktur Indonesia masih menunjukkan tren ekspansif pada Februari 2026. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,8 dan menjadi capaian tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir. Penguatan tersebut didorong lonjakan permintaan baru yang diimbangi pertumbuhan produksi secara signifikan.
“Resiliensi ekonomi domestik menjadi modal penting di tengah situasi global yang dinamis. Berbagai upaya untuk menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian domestik akan terus didorong, terutama melalui stimulus fiskal, iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Febrio.
Febrio mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat umum, untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi dampak eksternal.
“Sinergi kebijakan internal dan kesiapan merespons dinamika global menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap tumbuh stabil di tengah kondisi yang belum pasti,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi global dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
