PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan kewaspadaannya terhadap risiko inflasi domestik yang berpotensi meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia. Pernyataan ini disampaikan di tengah memburuknya ketegangan geopolitik global, terutama konflik yang melibatkan negara-negara produsen energi besar di kawasan Timur Tengah, seperti Iran dan Amerika Serikat (AS), serta dinamika pasokan minyak internasional yang mulai menunjukkan gejolak.
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, dalam keterangan persnya di Jakarta, menyampaikan bahwa bank sentral terus memantau perkembangan indikator ekonomi global dan domestik yang terkait langsung dengan tekanan harga, termasuk harga minyak, emas, dan pangan.
Lonjakan harga minyak dunia tidak hanya berdampak pada biaya energi, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan produksi barang dalam negeri.
“Sekarang kita sudah mulai melihat bagaimana perkembangan harga minyak, harga emas, dan nanti juga penting untuk melihat harga pangan. Karena kalau harga minyaknya mengalami peningkatan, tentunya ada dampak biaya transportasi dan lain-lain,” ujar Aida di Jakarta, mengutip Antara, Selasa, 3 Maret 2026.
BI tidak hanya mencermati harga komoditas sebagai indikator risiko inflasi, tetapi juga terus memantau kondisi pasar keuangan, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah.
Fluktuasi harga minyak dunia yang dipicu oleh sentimen geopolitik dapat menyebabkan volatilitas di pasar valuta asing, mendorong investor mengalihkan modal ke aset yang dianggap lebih aman, dan menekan rupiah. Selain itu, tekanan pada nilai tukar juga dapat berpotensi pada harga barang impor dan stabilitas harga dalam negeri.
“Komitmen BI tetap menjaga stabilitas. Dan kami terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar terjaga, termasuk juga inflasi,” kata Aida.
Sebagai informasi, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2026 tercatat meningkat mencapai 4,76 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh low base effect di mana pada tahun lalu pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang mendorong deflasi.
Pada Februari 2026, kelompok harga diatur pemerintah (administered prices/AP) mencatatkan inflasi sebesar 12,66 persen, melonjak apabila dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya yang deflasi sebesar minus 9,02 persen.
BI memandang, sejauh ini prospek ekonomi domestik pada 2026 tetap terjaga. Aida mengatakan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal I, perlu dimanfaatkan secara optimal mengingat pada periode ini terdapat sejumlah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.
Selain itu, berdasarkan proyeksi, konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat. Dalam hal ini pemerintah telah menyampaikan komitmennya untuk merealisasikan berbagai belanja pada kuartal I untuk memastikan program-program berjalan dengan baik.
“Kalau itu terjadi, tentunya konsumsi swasta akan mengalami peningkatan dan ini mengakibatkan permintaan domestik mengalami peningkatan dan juga produksi-produksi lainnya,” ujar Aida.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga permintaan domestik terutama di tengah kondisi global yang dinamis dan masih diliputi ketidakpastian. Penguatan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dinilai menjadi modal utama untuk mempertahankan stabilitas dan momentum ekonomi.
Secara keseluruhan, Aida menyampaikan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Setelah tumbuh sebesar 5,11 persen pada 2025, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9-5,7 persen. Inflasi juga diproyeksikan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
“Tentunya tentang jalur (tiga jalur utama yang dicermati BI) berbagai macam dampak dari perang, nanti akan kita terus melakukan monitoring lebih lanjut,” ujar Aida.
Dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
