PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Singapura terus mematangkan rencana kerja sama ekspor listrik bersih yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi lintas negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif tersebut tidak hanya ditujukan untuk perdagangan energi, tetapi juga untuk mendorong investasi industri teknologi hijau di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Tenaga Kerja sekaligus penanggung jawab sektor energi Singapura Tan See Leng di Tokyo, Jepang, pada Minggu, 15 Maret 2026. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya kedua negara mempercepat implementasi kerja sama energi rendah karbon.
Bahlil menyatakan bahwa ekspor listrik bersih ke Singapura tidak sekadar dimaksudkan sebagai transaksi energi lintas negara. Pemerintah Indonesia ingin menjadikan proyek ini sebagai pengungkit masuknya investasi global di sektor industri berteknologi tinggi dan industri rendah karbon.
Pemerintah ingin memanfaatkan ketersediaan energi hijau untuk menarik perusahaan internasional membangun fasilitas produksi maupun pusat teknologi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
“Saya sudah mendapat laporan bahwa kawasan industri sudah hampir final. Nanti kita akan bangun di wilayah Kepri. Ini saya lagi meng-clear-kan. Kalau itu sudah selesai, maka saya pikir ini salah satu kemajuan dalam persiapan,” ujar Bahlil melalui pernyataan resminya seperti dilansir Kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, ketersediaan energi bersih dari proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi daya tarik bagi perusahaan global untuk membangun fasilitas produksi, pusat teknologi, hingga rantai pasok industri rendah karbon di kawasan tersebut.
Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Tan See Leng juga menyambut baik progres teknis dari rencana kerja sama bilateral ini.
Meskipun peluang ekspor terbuka lebar, pemerintah tetap menyiapkan skema khusus agar pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri selalu diprioritaskan.
Di sisi lain, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan teknologi rendah karbon seperti Carbon Capture Storage (CCS) atau penangkapan dan penyimpanan karbon.
“Yang menyangkut CCS, aturan-aturannya sudah saya persiapkan. Itu kemudian bisa kita lakukan kolaborasi,” kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah menawarkan ekspor listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program ini sejalan dengan rencana pengembangan sistem kelistrikan nasional hingga 100 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus membuka peluang ekspor energi bersih.
Meski demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait harga energi hijau yang masih lebih tinggi dibandingkan energi berbasis fosil.
Pertemuan kedua menteri tersebut juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama transisi energi di kawasan Asia Tenggara.
Implementasi proyek percontohan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun diharapkan dapat segera dimulai sebagai tindak lanjut dari tiga nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya.
