PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia ditentukan berdasarkan mekanisme pasar global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin 30 Maret 2026, merespons isu yang beredar terkait potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam waktu dekat.
Bahlil menjelaskan bahwa mekanisme penentuan harga BBM nonsubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022. Dalam aturan tersebut, terdapat dua skema harga, yakni untuk sektor industri dan nonindustri.
Menurutnya, khusus untuk BBM sektor industri, penyesuaian harga berjalan secara otomatis mengikuti dinamika pasar global tanpa perlu diumumkan secara berkala.
“Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” kata Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
BBM nonsubsidi umumnya mencakup bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98, yang digunakan oleh kalangan industri maupun masyarakat mampu.
Jenis BBM tersebut, kata Bahlil, tidak memperoleh subsidi dari pemerintah karena menyasar kelompok pengguna tertentu. Oleh karena itu, penyesuaian harga sepenuhnya mengikuti kondisi pasar global.
Bahlil menegaskan bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampulah, seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau, selama ada uang untuk bayar monggo. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” ujar dia.
Di sisi lain, pemerintah tetap memastikan perlindungan bagi masyarakat melalui kebijakan BBM subsidi. Bahlil menyebut keputusan terkait harga BBM subsidi berada di tangan Presiden dan akan mempertimbangkan kondisi sosial serta daya beli masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengutamakan stabilitas ekonomi masyarakat kecil dalam setiap kebijakan energi yang diambil.
“Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” pungkasnya.
