Petisi Brawijaya Media – Dalam tayangan podcast terbaru yang diunggah oleh kanal YouTube Petisi Brawijaya, Haposan Situmorang, S.H.,M.H. Ketua sekaligus penggagas gerakan Petisi Brawijaya Nasional, melontarkan pertanyaan terbuka kepada diaspora Indonesia di Denmark, khususnya kepada aktivis muda Salsa Erwina Hutagalung.
Pertanyaan tersebut menyangkut sikap diaspora terhadap dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam episode tersebut, Haposan menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal calon wakil presiden. Dimana putusan ini memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres meski belum berusia 40 tahun, dengan dalih pernah menjabat sebagai kepala daerah.
“Kami ingin tahu, apakah Salsa Erwina sebagai bagian dari diaspora yang vokal terhadap isu demokrasi, berani menyatakan sikap atas pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Gibran?” ujar Haposan dalam tayangan tersebut.
Ia menekankan bahwa pelanggaran etika dan konstitusi tidak boleh dinormalisasi, terlebih jika melibatkan figur publik yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat tinggi lembaga negara.
Pernyataan Haposan Situmorang memicu diskusi di kalangan netizen dan komunitas diaspora. Sebagian mempertanyakan motif di balik kritik Salsa, sementara lainnya membela hak diaspora untuk menyuarakan pendapat politik secara bebas.
Hingga saat ini, Salsa Erwina belum memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan terbuka yang di lontarkan oleh Haposan Situmorang tersebut.
Sebelumnya, Salsa Erwina Hutagalung, sempat medapatkan tudingan terkait dugaan melakukan makar dan berupaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.
Tudingan makar terhadap Salsa tersebut mencuat setelah dirinya tampil dalam berbagai forum diaspora dan menyuarakan kritik terhadap proses politik pasca-Pilpres 2024. Ia juga dikenal sebagai salah satu figur yang mendukung gerakan 17-8 Tuntutan Rakyat, yang menuntut reformasi sistemik dan transparansi pemerintahan.
Beberapa pihak menilai bahwa kritik Salsa terlalu tajam dan mengarah pada delegitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Salsa menegaskan bahwa kritiknya bersifat konstruktif dan bertujuan untuk memperbaiki sistem, bukan menjatuhkan individu.
Salsa juga menegaskan bahwa kehadirannya dalam berbagai forum diaspora bukan untuk mendukung figur politik tertentu, melainkan untuk mengawal tuntutan rakyat dan memperjuangkan reformasi sistemik.
Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya pada Senin (8/9), Salsa menyampaikan bahwa tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap dirinya sebagai aktivis sipil.
“Saya tidak pernah sedikit pun menyatakan ingin melengserkan Presiden Prabowo. Semua konten saya bisa ditonton publik, dan tidak ada satu pun yang mengarah ke tindakan makar,” tegas Salsa dalam video tersebut.
Salsa pun mengajak masyarakat untuk menonton seluruh konten yang telah ia buat agar tidak terjebak pada framing yang menyesatkan.
Ia juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba membungkam suara rakyat dengan tuduhan yang tidak berdasar.
“Kalau saya dianggap mengganggu stabilitas negara hanya karena menyuarakan aspirasi rakyat, maka kita sedang berada di titik yang berbahaya dalam demokrasi,” ujar Salsa.
Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara, diaspora juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengawal jalannya pemerintahan dari luar negeri.
Namun, tak sedikit pengamat politik yang menilai bahwa Salsa tampak idealis namun menyimpan agenda tersembunyi dan menduga bahwa sikap kritis Salsa terhadap pemerintahan Prabowo Subianto bukanlah gerakan organik, melainkan bagian dari agenda politik yang dirancang untuk melemahkan kepemimpinan nasional.
Isu ini menambah dinamika dalam lanskap politik pasca-Pilpres 2024, di mana peran diaspora dan aktivis digital semakin diperhitungkan dalam membentuk opini publik dan mengawal jalannya pemerintahan.
