Petisi Brawijaya Media – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hanya 50 pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen legal pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan total 42.433 ponpes yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag).
Pernyataan itu disampaikan Dody menyusul ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9) sore. Insiden tersebut menelan korban hingga 154 orang, dengan 104 selamat dan 54 meninggal dunia. Bangunan bertingkat tiga lantai, termasuk musala, runtuh ketika ratusan santri tengah melaksanakan salat Asar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan.
Dody menjelaskan bahwa seharusnya seluruh pesantren di Indonesia memiliki PBG sebagai syarat legalitas pembangunan, renovasi, atau perubahan struktur bangunan. “Karena di seluruh Indonesia hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/10).
Ia menegaskan pentingnya PBG untuk menjamin keamanan dan kelayakan struktur bangunan pesantren. Untuk itu, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Agama (Kemenag) guna memastikan seluruh pesantren memiliki dokumen tersebut. “Kita akan duduk bersama dengan Menag dan Mendagri, mensosialisasikan kepada pemerintah daerah dan seluruh ponpes perlunya PBG dan sertifikasi laik bangunan,” kata Dody.
Menurut Dody, pengelolaan izin PBG sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda). Kementerian PU hanya menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kembali musala Ponpes Al Khoziny harus memiliki izin PBG agar kejadian serupa tidak terulang.
Meski demikian, Dody menegaskan bahwa kedatangannya ke lokasi bukan untuk membahas konstruksi bangunan, melainkan memastikan penanganan darurat berjalan optimal. “Setelah tugas Basarnas dan tim selesai, baru kami masuk dalam pemeriksaan dan perbaikan konstruksi,” jelasnya.
Terkait penyebab ambruknya gedung, Dody enggan berspekulasi sebelum proses evakuasi korban rampung. “Saya belum bisa bicara soal kegagalan konstruksi. Semua akan dievaluasi nanti setelah penyelamatan selesai,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan menyebut masih ada 13 korban yang diperkirakan tertimbun reruntuhan. Tim gabungan dari BNPB, Basarnas, dan TNI-Polri terus melakukan pencarian di lokasi kejadian.
Dari data Kemenag, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai sekitar 42 ribu dengan total santri sekitar 4,6 juta jiwa. Jika dihitung dengan madrasah dan sekolah di bawah naungan pesantren, potensi jumlah santri mencapai hingga 18 juta orang.
Dody menegaskan, ke depan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan pesantren di Indonesia. “Kami akan bereskan secara bertahap soal kualitas bangunan masing-masing. Ini penting agar keselamatan santri terjamin,” pungkasnya.
