Petisi Brawijaya Media – Sejumlah perusahaan energi swasta seperti Shell, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo mendatangi kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan keluhan terkait kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta.
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, dan turut dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga.
Sebagaimana diketahui, di sisa tahun ini badan usaha SPBU swasta tak bisa lagi mengimpor BBM karena kuota yang diberikan oleh pemerintah sudah melewati batas.
Mereka pun diminta untuk mengimpor BBM melalui Pertamina. Saat ini, proses negosiasi antara badan usaha SPBU swasta dan perusahaan plat merah tersebut masih berjalan.
“Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha swasta ini kepada kementerian kami keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka dengan adanya pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual,” katanya dalam konferensi pers di kantor BKPM, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Akibatnya, sejak Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan stok BBM, terutama jenis RON 95 dan RON 98. Lonjakan permintaan dari masyarakat yang mulai beralih dari BBM subsidi ke non-subsidi turut memperparah situasi.
“Ada shifting demand dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM subsidi, kini beralih ke non-subsidi. Ini berdampak pada meningkatnya volume penjualan di SPBU swasta,” jelas Todotua.
Todotua menegaskan bahwa kelangkaan BBM ini berpotensi mengganggu kelangsungan investasi perusahaan-perusahaan asing dan domestik di sektor energi.
Ia menyebut bahwa investor seperti Shell dan BP-AKR telah memiliki strategi bisnis jangka panjang di Indonesia, termasuk rencana ekspansi SPBU dan pengembangan industri pendukung.
“Investasi yang sudah eksisting harus dijaga karena berdampak besar terhadap ekosistem ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan UMKM,” ujarnya.
BP-AKR, misalnya, berencana membuka 10 SPBU baru hingga akhir tahun ini dan menargetkan 250 SPBU beroperasi secara nasional hingga 2030. Namun, rencana tersebut kini terancam tertunda akibat keterbatasan pasokan BBM.
BKPM menyatakan siap hadir untuk mengelola isu kepastian investasi dan telah memberikan masukan kepada Kementerian ESDM agar segera mencari solusi.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pembukaan keran impor BBM tambahan bagi swasta, meski pemerintah menyebut kuota Pertamina masih cukup untuk memenuhi kebutuhan.
“Sudah ada kolaborasi antara pelaku usaha non-Pertamina dengan Pertamina hingga akhir tahun ini. Pemerintah hadir untuk memastikan investor tetap mendapat kepastian usaha,” kata Todotua.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM kepada SPBU swasta sebesar 110% dari realisasi tahun 2024. Ia membantah anggapan bahwa pemerintah tidak mendukung impor BBM oleh swasta.
Kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menata ulang kebijakan impor dan distribusi energi. Di tengah upaya menjaga iklim investasi, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar rencana ekspansi bisnis tetap berjalan.
