PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekaligus melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Program energi terbarukan berskala besar tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat pemanfaatan energi bersih di Indonesia.
“Baik, pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini secara resmi saya luncurkan program PLTS 100 GWp,” ujar Prabowo, dikutip dari YouTube Setpres, Selasa.
Turut mendampingi Prabowo dalam launching tersebut yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, CEO Danantara Rosan Roeslani, hingga Gubernur Bali I Wayan Koster.
Dalam peluncuran tersebut, Prabowo menyatakan program PLTS 100 GWp dimulai dengan pembangunan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Adapun, nilai Investasi ke-14 proyek tersebut mencapai sekitar Rp135 triliun.
Total kapasitas pembangkit pada tahap awal mencapai 5,3 GWp.
Prabowo menegaskan, proyek PLTS dalam skala raksasa tersebut diharapkan menjadi solusi utama untuk menghentikan seluruh impor minyak mentah dan LPG yang selama ini membebani devisa negara.
“Ya benar saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 Giga Watt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia dan dengan 100 Giga Watt, dengan geothermal yang kita punya dengan ladang-ladang gas yang kita sudah temukan dengan lifting minyak yang harus naik terus ya kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” ungkap Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa target pembangunan 100 GWp tersebut harus tuntas dalam waktu singkat untuk mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan sebagai energi pembangkit listrik.
Prabowo bahkan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar program tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tiga tahun.
“Dulu swasembada pangan saya beri target empat tahun tim ekonomi tim pertanian tim pangan berhasil satu tahun. Berarti kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi ya nggak lah, dua tahun lah ya,” tegasnya.
“Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tanda kehormatan,” imbuhnya.
Investasi Capai Rp1.140 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut total kebutuhan investasi untuk merealisasikan program PLTS 100 GWp mencapai sekitar US$73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.
Bahlil kemudian menjelaskan bahwa pengerjaan megaproyek tersebut akan dilakukan secara masif dengan pembagian target selama tiga tahun ke depan.
Sebagai tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking untuk kapasitas 5,3 GW, di mana wilayah Bali mendapatkan porsi 1.000 Mega Watt (1 GW) yang dilengkapi dengan sistem baterai. Pembangunan di Bali memanfaatkan tanah negara guna mempercepat eksekusi agar segera terjadi pengalihan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
“Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 Giga Watt dan untuk di Bali adalah 1.000 Mega Watt tambah plus baterai,” tambahnya.
Dari total kapasitas tersebut, sekitar 4,5 GWp proyek telah siap memasuki tahap tender, sedangkan 396 megawatt peak (MWp) berada pada tahap groundbreaking, 271 MWp tahap konstruksi, dan 1 MWp tahap peresmian.
Pemerintah akan memprioritaskan skema kerja sama dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) melalui proses tender.
Namun, jika harga yang ditawarkan pengembang tidak kompetitif bagi kepentingan negara, pemerintah siap mengambil alih pengerjaan proyek melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
“Tim yang akan melakukan tender nantinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kami laporkan bahwa ini yang pertama adalah kita dorong IPP. Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau,” ujarnya.
Adapun proyek PLTS yang siap tender mencakup PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp, PLTS Madura 605 MWp, PLTS Jatigede 636 MWp, PLTS Cirata 1.250 MWp, PLTS Jatiluhur 1.688 MWp, PLTS Lahan Bank Tanah 69 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, PLTS Renggit 0,078 MWp, dan PLTS Tembesi 46 MWp.
Sementara itu, PLTS Gajah Mungkur berkapasitas 134,2 MWp siap memasuki tahap groundbreaking. PLTS Banyuwangi berkapasitas 130,2 MWp dan PLTS Pasuruan 132 MWp juga telah memasuki tahap groundbreaking.
Kemudian untuk PLTS Saguling sebesar 92 MWp dan PLTS Karangkates 133 MWp berada dalam tahap konstruksi.
Bahlil mengatakan program ini berpotensi menghemat Rp73,9 triliun per tahun dari penggunaan PLTS dan penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy strorage system (BESS) dibandingkan dengan menggunakan diesel.
Pemerintah juga menargetkan program ini mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Bila pemerintah mampu mengimplementasikan proyek ini, maka diperkirakan terdapat penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun.
